• Data Izin HGU Tidak Sinkron, Gubri Minta Bantuan KPK Tuntaskan Konflik Perkebunan

    E d i t o r: redkoranriaudotco
    Published: Selasa, 16 November 2021
    A- A+


    KORANRIAU.co,PEKANBARU- Gubernur Riau H Syamsuar mengakui jika data perusahaan perkebunan yang memiliki izin hak guna usaha (HGU) tidak sinkron dengan data yang dimiliki lintas kementerian.


    Pernyataan ini disampaikan Gubri usai menggelar pertemuan dengan KPK RI, Kementerian/Lmebaga dalam rangka pembahasan tentang upaya percepatan pelaksanaan srategi nasional pencegahan korupsi (Stranas PK) Kebijakan Satu Peta, Senin (16/11/21) di Gedung Daerah Riau.


    "Banyak perbedaan-perbedaan data antara lintas kementerian. Ternasuk penyelesaian kebun dalam kawasan hutan,"katanya.


    Pertama papar Gubri, kebun yang belum memiliki HGU. Lalu, kebun yang masuk dalam kawasan hutan dan ada yang tumpang=tindih dalam penggunaannya.


    "Jadi tadi saya sudah sampaikan segala persoalan di Riau ke KPK. Kami harapkan KPK dapat menyelesaikan persoalan ini, khususnya konflik pertanahan di Riau,"terangnya.


    Gubri memaparkan, berdasarkan data yang ada perusahaan di Riau telah memiliki izin HGU luasnya hanya 1 juta hektar lebih. Sementara dari data Kementerian Pertanian (Kementan) RI seluas 3,3 juta hektar.


    Namun yang lebih penting saat ini lanjut Gubri, bagaimana meningkatkan pajak dari sektor perkebunan ini. Oleh karena itu, pihaknya memadu-serasikan pajak bumi dan banguan (PBB), Perkebunan yang diperoleh Kanwil Pajak dengan data yang dimiliki Pemprov Riau.


    "Nanti perlu kami duduk bersama lagi untuk menyelesaikan masalah itu. Sehingga pajak yang kita peroleh itu, benar-benar ril sesuai di lapangan,"sebutnya.


    Sebab itu papar Gubri lagi, pihaknya meminta bantuan untuk menyelesaikan, karena negara dan daerah saat ini sedang butuh dana.


    "Inilah yang kita maksimalkan dan kita konsen dengan itu. Sehingga nanti ada perusahaan yang belum memiliki izin, segeralah mengurus izinnya,"ulas Gubri.


    Kemudian jugam bagi perusahaan perkebunan yang memiliki lahan di kawasan hutan, diminta urus izin melalui KLHK RI. Sehingga diharapkan penerimaan pajak bagi negara semakin meningkat.nor

  • No Comment to " Data Izin HGU Tidak Sinkron, Gubri Minta Bantuan KPK Tuntaskan Konflik Perkebunan "

INFO PEMASANGAN IKLAN HUB 0812 6670 0070 / 0811 7673 35, Email:koranriau.iklan@gmail.com yLx3F0.jpg