KORANRIAU,co,PEKANBARU- Pemprov Riau akan meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mendampingi dalam inventarisir penerima bantuan pelaku UMKM yang terdampak pandemi COVID-19.
Penegasa ini disampaikan Gubernur Riau H Syamsuar pada acara Coffe Morning Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Balai Pelangi, Kediaman Gubernur Riau, Senin (2/8/21). Menurutnya, hal ini dalam mengantisipasi tumpang-tindih penerima bantuan pelaku UMKM dari Kementerian Perindustrian dan Perdagangan (Kemenperindag) RI.
"Kita minta bantuan BPKP untuk bantuan Provinsi Riau untuk menyisir mana bantuan yang telah diberikan pusat dan mana yang belum dibantu,"kata Gubri.
Gubri memaparkan, jika Pemprov Riau akan memberikan bantuan pelaku UMKM yang belum menerima sama sekali dari pusat. Rencananya, bantuan sebesar Rp1,4 juta per pelaku UMKM itu akan dimulai Agustus ini.
Menurut Gubri, saat ini pihaknya tidak mengetahui secara pasti data penerima UMKM dari Kemenperindag. Ini dikarenakan, bantuan itu langsung disalurkan ke kabupaten/kota melaljui perbankan.
Oleh sebab itu, Gubri juga meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk membantu mengecek perkembangan pelaku UMKM yang telah mendapatkan bantuan itu. Apakah bantuan yanhg diberikan itu telah memberikan dampak positif bagi pelaku usaha atau belum.
Gubri mencatat, hingga Mei 2021, telah diberikan bantuan BPUM bagi pelaku UMKM di Provinsi Riau sebanyak 297.689. Total anggaran sebanyak Rp357,2 miliar.
"Anggaran ini disalurkan melalui bank. Jadi kita tidak tau kepada siapa saja yang disalurkan. Ini juga nanti, untuk bantuan dari Pemprov kita harapkan yang belum menerima, agar tidak tumpang tindih,"papar Gubri lagi.nor
No Comment to " Pemprov Riau Minta Bantuan BPKP Dampingi Penyaluran Bantuan UMKM "