KORANRIAU.co,SELATPANJANG - Panitia Khusus (Pansus) III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Meranti, Riau, yang mengerjakan Rancanangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten (Ripparkab) Kepulauan Meranti sudah sampai ke penghujung tugas. Sebelum dilakukan finalisasi, Pansus Ripparkab mengunjungi sejumlah potensi pariwisata daerah yang ada di Meranti.
Ketua Pansus III, Dedi Putra SHi mengaku bahwa dari data yang ada, setidaknya ada sebanyak 40 lebih potensi pariwisata di Meranti. Mulai dari destinasi wisata tasik (danau gambut), iven, pantai, sungai, dan lainnya.
Walaupun tidak bisa mengunjungi seluruhnya, namun pansus III berkesempatan untuk mengunjungi beberapa. Diantaranya, mengunjungi Tasik Air Merah yang ada di Desa Gemala Sari, Kecamatan Rangsang, Wisata Mangrove di Desa Sungaitohor, Kecamatan Tebingtinggi Timur, Destinasi Wisata Pantai Batu Geronjong, Desa Kedabu Rapat, Kecamatan Rangsang Pesisir, Wisata Kopi Liberika, Rangsang Pesisir, Wisata Mangrove di Desa Bokor, Kecamatan Rangsang Barat, Taman Pancing Pesona Alam Impian Desa Segomeng, Rangsang Barat, dan Lokasi Wisata R Community serta Wisata Cagar Budaya Masjid Al Mujahidin di Desa Batang Malas, Kecamatan Tebingtinggi Barat. Selain itu wisata berbasis budaya yang ada di Selatpanjang yakni makam Tengku Soelong Tjantik Saijet Alwi Tengkoe Temenggoeng Marhoerm Boentat.
"Kita sudah masuk ke tahap finalisasi. Makanya sebelum itu kita lakukan kita berkeliling untuk melihat berbagai potensi pariwisata yang ada di daerah," kata Dedi.
Paling tidak, tambah Dedi Pansus III akan menetapkan paling tidak 5 sampai 6 tempat wisata unggulan. Sehingga bisa didukung oleh pemerintah untuk percepatan pembangunannya.
"Tempat wisata unggulan yang kita rekomendasikan akan didukung oleh pemerintah. Mulai dari membantu menyiapkan infrastruktur dasarnya, melengkapi fasilitasnya, sampai dengan mempromosikannya," ungkap Ketua DPC PPP Kepulauan Meranti itu.
Menurutnya dari hasil kunjungan ke berbagai lokasi wisata yang ada di Meranti, persoalan mendasar yang dirasakannya adalah masih buruknya akses untuk menuju tempat wisata tersebut. Sehingga menyulitkan orang untuk datang dan berkunjung ke tempat wisata yang ada.
"Kalau menuju ke lokasi wisata saja sulit, bagaimana orang mau datang. Karena akses menjadi kunci utama mendatangkan orang untuk berwisata," tambah Ketua Pansus Ripparkab Meranti itu.
Untuk diketahui, keanggotaan Pasus III terdiri dari, Dedi Putra SHi sebagai Ketua, Musdar SPd sebagai Wakil Ketua, dan Tengku Zulkenedi Yusuf SE, Sopandi S Sos, H Hatta, Fauzi Hasan SE, Darsini SM, Dr Taufikurrohman, Tengku Mohammad Nasir dan Auzir sebagai Anggota Pansus III DPRD.
Untuk Ranperda Ripparkab, H Hatta menilai saat ini sangat banyak potensi pariwisata yang bisa dikembangkan di Meranti. Mulai dari tasik (danau air gambut), sungai yang memiliki potensi mangrove, pantai, dan potensi lainnya. Untuk percepatan pengembangannya, diperlukan payung hukum yang jelas dan pasti.
"Yang jelas kita akan tetapkan nantinya destinasi pariwisata, dan jenis pariwisata lainnya di Meranti. Apalagi banyak potensi pariwisata yang berbeda-beda, dengan keunggulan masing-masing. Ini harus dikembangkan dengan cepat," sebut H Hatta.
Politisi Golkar ini menilai pengembangan pariwisata akan berdampak positif dalam pengembangan ekonomi masyarakat di Meranti. Karena, keterlibatan masyarakat sangat jelas dan pasti. Selain itu, dengan pengembangan berbagai potensi pariwisata ini juga dapat membantu dalam rangka meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Jika pariwisata daerah maju, otomatis ekonomi masyarakat tempatan akan semakin meningkat pula. Makanya kita perlu menggesa penyelesaian Ranperda Ripparkab ini. Selain itu, tentu saja akan meningkatkan PAD kita," sebutnya.
Lebih jauh, Tengku Muhammad Nasir menuturkan, pentingnya Perda Ripparkab ini, adalah untuk memudahkan turunnya program dari Pemerintah Pusat ke daerah. Karena payung hukum berupa Perda menjadi landasan untuk pusat memberikan program-program bantuan.
"Jika kita sudah memiliki Perda Ripparkab nantinya, bantuan dalam bentuk program akan mengalir sangat banyak ke daerah dalam mendukung dan meningkatkan pariwisata daerah. Kalau hanya mengandalkan anggaran daerah, akan susah sekali mendapatkan berbagai bantuan dan program tersebut. Makanya harus kita gesa segera penyelesaian Ranperda Ripparkab ini," Tengku Mohammad Nasir.
Ditambahkan Anggota Pansus III lainnya, Sopandi S Sos, bahwa dalam melaksanakan program kepariwisataan nantinya diharapkan dapat melibatkan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Jika perlu, pengelolaan pariwisata daerah diserahkan kepada Bumdes. Sehingga desa bisa lebih mandiri dan peningkatan ekonomi bisa lebih terukur.
"Agar peran Bumdes sebagai pergerakan ekonomi desa, hendaknya dilibatkan sebagai unit usaha wisata. Karena pengalaman di Pulau Jawa, Bumdes mampu membawa pariwisata desa menjadi desa mandiri. Semoga usaha masyarakat, seperti UMKM, wisata alam langsung dikelola Bumdes dengan profesional," harapnya.
Apalagi peran Bumdes, tambah Atah Pandi sapaan akrab politisi PAN ini dapat mengganti peran investor. "Sekarang di Meranti investasi untuk pariwisata sangat lemah dan bahkan belum ada. Jadi, peran Bumdes inilah untuk membantu masyarakat," ujarnya.
Tengku Zulkenedy Yusuf menambahkan juga bahwa situs-situs yang bersejarah juga menjadi perhatian pansus. Sehingga dimasukkan sebagai daya tarik berbasis budaya dan sejarah seperti makam.
"Hal ini juga termasuk yang terkait dengan wisata religi seperti masjid-masjid tua yang memang harus mendapat perhatian pemerintah," terangnya.Ahmad
No Comment to " Pansus Ripparkab Kunjungi Potensi Wisata Daerah "