KORANRIAU.co-Perdana Menteri Malaysia, Muhyiddin Yassin, dilaporkan membatalkan rapat khusus parlemen hari ini, Senin (2/8), guna menghindari upaya penggulingannya oleh oposisi.
Pemerintahan Muhyiddin semakin berada di ujung tanduk setelah berselisih dengan Raja Malaysia, Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Ahmad Shah, akibat pemberlakuan status darurat nasional pandemi Covid-19.
The Straits Times melaporkan ada banyak aparat kepolisian berjaga di sepanjang jalan menuju parlemen pada Senin pagi meski rapat khusus parlemen telah ditunda.
Oposisi pemerintah mengecam penundaan rapat parlemen hari ini dan menyebutnya sebagai langkah konyol pemerintah.
Media Malaysia, The Star, melaporkan pengerahan aparat dilakukan sebagai antisipasi pemerintah setelah sejumlah pejabat oposisi di parlemen, termasuk ketua koalisi oposisi pemerintah, Anwar Ibrahim, tetap berkeras datang ke gedung parlemen.
Sejumlah legislator oposisi bahkan dilaporkan telah berkumpul di Dataran Merdeka setelah dilarang memasuki gedung parlemen oleh polisi.
Sementara itu, pemerintahan Muhyiddin beralasan menunda sesi rapat parlemen hari ini setelah beberapa pejabat legislatif terinfeksi Covid-19.
Wakil Perdana Menteri Malaysia, Ismail Sabri Yaakob, pun membantah bahwa penundaan rapat disebabkan alasan politik. Ia berkeras penundaan rapat parlemen diputuskan berdasarkan pertimbangan kesehatan.
Kementerian Kesehatan Malaysia juga menganjurkan rapat parlemen dan pertemuan lainnya ditunda hingga dua pekan ke depan.
Menteri Kesehatan Malaysia, Noor Hisham Abdullah, mengatakan anjuran itu dibuat berdasarkan penilaian risiko kesehatan dan demi mencegah penularan Covid-19 di parlemen.
Kisruh penerapan status darurat ini sendiri terjadi ketika salah satu menteri Muhyiddin mengumumkan pemerintah tidak akan memperpanjang status darurat Covid-19 yang akan berakhir pada 1 Agustus mendatang.
Sementara itu, keputusan perpanjangan dan pencabutan status darurat adalah wewenang raja. Sultan Abdullah pun merasa tersinggung dan dalam pernyataannya menganggap belum memutuskan menyetujui atau tidak rencana pemerintah mencabut status darurat tersebut.
Raja Malaysia menerapkan status darurat Covid-19 sejak 12 Januari lalu setelah mendapat masukan dari Muhyiddin. Saat itu, Muhyiddin berpendapat status darurat diperlukan untuk meredam penularan virus corona.cnnindonesia/nor
No Comment to " Cegah Upaya Penggulingan, PM Malaysia Batalkan Rapat Parlemen "