KORANRIAU.co-Massa dari sejumlah elemen buruh mulai memadati area depan gerbang kompleks MPR/DPR untuk kembali menggelar unjuk rasa lanjutan menuntut pencabutan UU Nomor 11 Tahun 2020 atau Omnibus Law Cipta Kerja. Hingga berita ini diturunkan jumlah massa aksi diperkirakan mencapai ratusan orang.
Massa buruh mulai memadati area depan Kompleks parlemen sekitar pukul 10.30 WIB atau sesuai jadwal aksi unjuk rasa yang bakal digelar mereka. Ratusan buruh datang secara beriringan menaiki sepeda motor dipimpin mobil komando yang akan memimpin jalannya aksi unjuk rasa.
Demo hari ini diinisiasi oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Agendanya masih sama, menuntut pencabutan UU Nomor 11/20 Ciptaker melalui legislative review.
Selain itu, buruh juga meminta pemerintah mencabut keputusan tak menaikkan upah minimum 2021.
"Menuntut dibatalkannya UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja melalui mekanisme legislatif review dan kenaikan upah minimum 2021," kata Presiden KSPI Said Iqbal dalam keterangannya kepada CNNIndonesia.com, Senin (9/11).
Sementara itu, Kabag Ops Polresta Jakarta Pusat, Wiraga Dimas Tama mengatakan, pihaknya telah menurunkan setidaknya 2.000 personel untuk mengamankan aksi unjuk rasa buruh kali ini.
Wiraga menyebut, aksi menuntut pencabutan UU Omnibus Law Ciptaker setidaknya diikuti oleh 1.000 massa buruh, dari sejumlah elemen termasuk di antaranya KSPI.
"Kemudian untuk pengamanannya nanti seperti biasa, kita enggak ada melaksanakan penyekatan, karena sudah komunikasi baik antara mereka dengan pihak kepolisian, terutama Polda, mereka akan melaksanakan aksi di depan DPR," kata Wiraga di lokasi.
Sementara itu, lanjut dia, pihaknya mengambil kebijakan situasional untuk pengalihan arus lalu lintas akibat aksi unjuk rasa. Bila massa tak terlalu banyak, arus lalu lintas akan tetap berjalan normal.cnnindonesia/nor
No Comment to " Massa Buruh Tolak Omnibus Law Mulai Padati Area Gedung DPR "