Pengamat: Anggaran Besar Dibelit Masalah, Pendidikan Riau Mengkhawatirkan

KORANRIAU.co,PEKANBARU - Berbagai masalah yang dihadapi dunia Dinas Pendidikan (Disdik) Riau dikhawatirkan akan mengganggu dunia pendidikan di Negeri Lancang Kuning. Diantaranya, temuan BPK RI terkait pengadaan laptop UNBK beberapa waktu lalu, lambatnya proses transformasi kinerja dari kepemimpinan yang lama kepada kepemimpinan yang baru, masalah tenaga honor, ruang sekolah tidak memadai dan lain.

Kekhawatiran semakin menjadi, di mana Dinas Pendidikan Provinsi Riau merupakan perangkat daerah sentral yang diberi kewenangan mengelola 20 persen anggaran daerah yang diatur secara regulasi. Besarnya anggaran yang dikelola serta tanggungjawab utama meningkatkan kualitas pendidikan yang lebih merata di Riau. Kepala Disdik Riau harus mampu mengakselerasi kebijakan Gubernur dalam percepatan kualitas pendidikan di Provinsi Riau.

Sementara itu, dengan dilantiknya Zul Ikram sebagai pejabat Kepala Dinas Pendidikan Riau hingga kini belum memperlihatkan kebijakan-kebijakan inovatif. Seperti, soal afirmasi masyarakat miskin dalam PPDB, matching antara program Diknas Provinsi Riau dengan Kurikulum sekolah dan dunia kerja serta percepatan pemerataan kualitas sekolah.

"Zul Ikram harus berpikir di level provinsi, tidak lagi sempit pada skala kabupaten. Nyatanya, selang beberapa bulan pasca dilantik, Zul Ikram belum mampu melahirkan inovasi dan men-selaraskan dengan kebijakan Kemendikbud dan visi Gubernur Riau serta sesuai dengan kemajuan dan perkembangan teknologi saat ini," ujar Khairul Amri SSos MSi, pengamat kebijakan publik Universitas Riau, Ahad (219/7/2020).

Khairul Amri SSos MSi menambahkan, keberadaan Disdik Riau diharapkan mampu mengoptimalkan kewenangan itu untuk percepatan pembangunan SDM Riau dan daya saing pendidikan Riau.

Sebagai pengamat kebijakan publik, khsussnya pendidikan, Khairul Amri menyebut Zul Ikram memerlukan supporting Staff yang memahami persoalan internal dan eksternal Diknas Provinsi Riau, sehingga mampu mengakselarasi kebijakan Gubernur maupun Kepala Dinas dalam mewujudkan visi pembangunan pendidikan yang sesuai dengan harapan Gubernur dan masyarakat Riau.

Khairul Amri menjelaskan, bahwa fokus pembangunan pendidikan tidak hanya pada daerah perkotaan saja, tetapi menyeluruh, masalah-masalah terkait PPDB misalnya tidak akan terjadi jika kualitas pendidikan tingkat menengah itu telah merata, namun karena kesenjangan kualitas masing-masing sekolah masih sangat jauh sehingga polemik ini terus terjadi bahkan hampir setiap tahun.

"Ini baru di Kota Pekanbaru, lalu bagaimana kesenjangan yang terjadi di daerah-daerah terpencil lainnya di provinsi Riau. Oleh sebab itu Kepala Dinas Pendidikan Provisi Riau harus menunjukkan kinerja yang optimal dalam membangun SDM di Provinsi Riau dengan melakukan inovasi-inovasi yang selaras dengan kebijakan Kemendikbud dan visi Gubernur Riau serta sesuai dengan kemajuan dan perkembangan teknologi saat ini.

"Yang harus diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau bahwa masyarakat selalu memperhatikan dan menunggu gebrakan yang dilakukan Kepala Dinas Pendidikan dalam pembangunan pendidikan di Provinsi Riau. Hal itu bukan saja karena Anggaran yang di titipkan 20 persen di sana, tetapi juga karena keberhasilan pembangunan di Provinsi Riau sangat di pengaruhi oleh SDM yang tersedia dalam melaksanakan Pembangunan tersebut," sarannya.

Terkait itu semua, Zul Ikram harus didukung oleh orang-orang yg memiliki jejaring luas yang mampu meningkatkan kemampuan pengelolaan organisasi Diknas Provinsi Riau, sehingga permasalahan-permasalahn, baik internal maupun eksternal dapat dikomunikasikan dengan baik.Ridwan