Pemprov-BPKP Riau Kolaborasi Perbaikan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Daerah

 

KORANRIAU.co,PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Riau menggelar entry meeting, Kamis (5/3/26) di Gedung Pauh Janggih, Gedung Daerah Riau. 

Pertemuan ini guna Penandatanganan Komitmen Bersama dalam rangka dukungan atas Pengawasan Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2026 serta tindaklanjut Laporan Eksekutif Daerah (LED) Semester II Tahun 2025.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau (Gubri) SF Hariyanto mengatakan, pertemuan ini menjadi hal penting guna melihat potret tata kelola pembangunan daerah ke depan. 

"Melalui Laporan Eksekutif Daerah yang disusun oleh BPKP, kita dapat mengetahui secara lebih objektif bagaimana kinerja pembangunan, bagaimana kualitas perencanaan kita, serta di mana saja ruang perbaikan yang harus segera kita lakukan," kata SF Hariyanto. 

SF menyebutkan, secara umum pembangunan di Provinsi Riau menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Indeks Pembangunan Manusia telah mencapai 76,31 persen yang menunjukkan kualitas pembangunan manusia di daerah ini terus meningkat.

"Namun demikian, kita juga harus jujur melihat bahwa kesenjangan antarwilayah masih terjadi. Di beberapa wilayah pesisir dan daerah tertentu, akses terhadap layanan dasar seperti air minum layak, sanitasi, dan listrik 24 jam masih menjadi pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan bersama," ujarnya. 

Di sisi lain, Pemprov Riau saat ini juga menghadapi tantangan kapasitas fiskal daerah, termasuk persoalan tunda bayar dan tunda salur yang terjadi di beberapa daerah.

"Hal ini harus menjadi pelajaran penting bagi kita semua bahwa perencanaan pendapatan dan belanja daerah harus semakin akurat dan realistis," sebutnya. 

Meski demikian, SF Hariyanto menegaskan, jika pembangunan daerah tidak boleh lagi hanya berorientasi pada penyerapan anggaran. Namun juga pada hasil nyata yang dirasakan masyarakat.

"Karena itu saya mendorong seluruh pemerintah daerah di Provinsi Riau untuk beralih dari pendekatan input oriented menjadi result oriented. Program dan kegiatan yang kita susun harus benar-benar menjawab persoalan masyarakat," tutupnya. 

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau Evenri Sihombing menyebutkan, kegiatan ini merupakan langkah strategis dalam memastikan bahwa proses perencanaan dan penganggaran daerah Tahun 2026 dilaksanakan secara lebih terarah, terukur, dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional maupun kebutuhan masyarakat daerah.

"Melalui komitmen ini, diharapkan terwujud peningkatan kualitas tata kelola keuangan dan pembangunan daerah di Provinsi Riau, sehingga setiap kebijakan dan alokasi anggaran mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat," kata Evenri. nor 

 

Subjects:

Berita Riau BERITA UTAMA Politik & Hukum

Share This: