Bos Badan Anti-teroris AS Joe Kent Mundur, Kritik Serangan ke Iran

KORANRIAU.co- Direktur National Counterterrorism Center, Joe Kent, resmi mengundurkan diri pada Selasa (17/3) waktu setempat. Dalam surat pengunduran dirinya, Kent menyatakan tidak dapat lagi mendukung perang yang tengah berlangsung.

"Saya tidak bisa dengan hati nurani mendukung perang yang sedang berlangsung di Iran," tulis Kent. Ia juga meragukan klaim pemerintah bahwa Iran menimbulkan ancaman "yang segera" terhadap Amerika Serikat.

Kent bahkan menuding bahwa Washington terseret ke dalam konflik yang tidak memberikan manfaat bagi rakyat Amerika. Ia menyebut tekanan dari Israel dan lobi politiknya sebagai faktor yang mendorong pecahnya perang tersebut.

Pernyataan itu langsung menuai respons keras dari Trump. Dari Gedung Putih, Trump menyebut Kent sebagai sosok yang "sangat lemah dalam keamanan" dan menilai pengunduran dirinya sebagai hal yang positif.

"Ketika seseorang bekerja bersama kami dan mengatakan Iran bukan ancaman, kami tidak membutuhkan orang seperti itu," kata Trump mengutip CNN.

Pengunduran diri Kent menjadi kritik paling terbuka dari dalam pemerintahan terhadap kebijakan perang tersebut. Hal ini juga mencerminkan retaknya dukungan di kalangan pendukung gerakan Make America Great Again (MAGA), yang selama ini dikenal solid.


Sejumlah tokoh konservatif ternama seperti Tucker Carlson dan Megyn Kelly turut menyuarakan kritik terhadap kebijakan luar negeri Trump, khususnya terkait hubungan erat dengan Israel dan konflik di Timur Tengah.

Meski demikian, dukungan dari basis Partai Republik secara umum masih kuat. Sejumlah jajak pendapat menunjukkan mayoritas pemilih Republik tetap mendukung langkah militer terhadap Iran, meski muncul keraguan dari sebagian elite politik dan analis keamanan.

Perdebatan juga mengemuka terkait dasar intelijen yang digunakan untuk membenarkan serangan. Trump sebelumnya menyebut adanya ancaman "segera" dari Iran, namun sejumlah pengarahan di Pentagon kepada Kongres justru menyatakan bahwa Iran tidak merencanakan serangan kecuali terlebih dahulu diserang.

Dalam suratnya, Kent menilai narasi ancaman tersebut terbentuk dari "ruang gema" informasi yang menyesatkan. Ia bahkan membandingkannya dengan alasan yang pernah digunakan untuk menyeret Amerika Serikat ke perang Irak.

Di sisi lain, Direktur Intelijen Nasional Tulsi Gabbard menegaskan bahwa keputusan akhir terkait ancaman tetap berada di tangan presiden sebagai panglima tertinggi.

"Presiden bertanggung jawab menentukan apa yang menjadi ancaman dan langkah yang perlu diambil untuk melindungi negara," tulisnya dalam pernyataan di media sosial.

Dari kubu Demokrat, Senator Mark Warner menyatakan meski tidak sejalan dengan banyak pandangan Kent, ia sepakat bahwa tidak ada bukti kredibel terkait ancaman langsung dari Iran yang dapat membenarkan perang.

Perang Iran kini bukan hanya menjadi isu kebijakan luar negeri, tetapi juga ujian kohesi politik di dalam negeri Amerika Serikat-terutama bagi Trump yang tengah menghadapi tekanan dari dalam lingkaran pendukungnya sendiri.
cnnindonesia

Subjects:

Internasional

Share This: