KORANRIAU.co- Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi isu yang kembali mengemuka jelang Pemilihan Umum 2024. Calon Presiden nomor urut 1, Anies Basweda, menilai pembangunan IKN belum prioritas. Kritik ini bukan kali pertama, sebelumnya Anies pernah menyatakan bahwa pembangunan IKN dapat menimbulkan ketimpangan baru.
Tulisan ini akan mencoba membuat suatu pemaparan objektif mengenai dampak pembangunan IKN terhadap pemerataan pembangunan di Indonesia. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa Jakarta telah mencapai tingkat yang sangat kritis dalam kapasitas dan keseimbangan lingkungan. Apabila kita lihat saat ini kepadatan penduduk di Jakarta sangat tinggi yaitu mencapai angka 16.704 jiwa per kilo meter persegi. Kemudian Jakarta merupakan salah satu kota termacet di dunia.
Selain itu, Jakarta dihadapkan pada situasi yang mendesak, termasuk fenomena banjir yang berulang dan permukaan tanah turun. Secara keseluruhan, persoalan-persoalan yang dihadapi oleh Jakarta sebagai ibu kota negara merupakan masalah yang kompleks dan membutuhkan penanganan serius dan terencana dengan baik. Hal ini menjadi dasar mengapa Presiden Joko Widodo memutuskan untuk memindahkan ibu kota negara ke lokasi lain, dalam hal ini yang sudah ditetapkan ialah di Pulau Kalimantan dan dikenal dengan Ibu Kota Nusantara.
Mengapa Penting?
Setidaknya terdapat tiga alasan mengapa pemindahan ibu kota itu penting. Pertama, suatu perubahan fundamental diperlukan untuk mencapai cita-cita Visi Indonesia 2045. Oleh karenanya IKN akan mampu memberikan dukungan dan dorongan bagi terwujudnya transformasi ekonomi tersebut. Kedua, IKN akan mampu menggalakkan pertumbuhan ekonomi yang adil dan merata, serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Indonesia. Ketiga, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas ialah beban berat yang ditanggung mengakibatkan kondisi Jakarta yang tidak lagi layak sebagai ibu kota negara.
IKN didesain untuk dapat berperan sebagai agen perubahan yang dapat membuka peluang ekonomi di seluruh Indonesia. Saat ini sekitar 57% penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa, kemudian kontribusi ekonomi Pulau Jawa terhadap kontribusi PDB nasional mencapai 59% dengan 20,85% disumbang oleh Kawasan Jabodetabek.
IKN sebagai simbol identitas nasional dan pusat gravitasi ekonomi baru diharapkan dapat memberikan efek berganda dengan menjadi episentrum pertumbuhan yang merata di wilayah Indonesia yang belum terjamah sebelumnya. Pemindahan IKN diharapkan dapat menambah lebih dari 50% arus perdagangan di wilayah Indonesia.
Pemindahan ibu kota ke IKN adalah salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk memeratakan pembangunan di Indonesia, terutama di wilayah Timur Indonesia. Penciptaan pemerataan pembangunan merupakan salah satu pertimbangan yang menjadi dasar dalam pemindahan ibu kota. Angka ketimpangan antarwilayah masih sangat tinggi. Kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia sebesar 18,01%, sedangkan di Kawasan Barat Indonesia 10,33%. Kemudian ketimpangan pendapatan di perdesaan sebesar 0,324 dan perkotaan sebesar 0,4.
Salah satu dampak terbesar dari pembangunan IKN adalah pembangunan infrastruktur baru yang akan mencakup jalan, jembatan, bandara, dan fasilitas publik lainnya. Infrastruktur yang baik di IKN tidak hanya akan mempermudah mobilitas di wilayah tersebut, tetapi juga akan menjadi pemacu pertumbuhan ekonomi. Peningkatan aksesibilitas akan mendorong investasi di sektor-sektor terkait, menciptakan lapangan kerja baru, dan merangsang kegiatan ekonomi lokal.
IKN bukan hanya sekadar pemindahan kantor pemerintahan, tetapi juga merupakan investasi dalam pengembangan wilayah sekitar. Pembangunan IKN akan membuka peluang bagi pengembangan properti, termasuk perumahan, pusat perbelanjaan, dan kompleks bisnis. Hal ini akan membawa dampak positif terutama bagi masyarakat lokal yang akan mendapatkan manfaat dari pertumbuhan ekonomi di sekitar IKN.
Bukan Hanya Fisik
Pembangunan IKN tidak hanya mencakup infrastruktur fisik, tetapi juga fasilitas pendidikan dan kesehatan. Pemerintah berencana untuk membangun sekolah, perguruan tinggi, rumah sakit, dan pusat kesehatan di sekitar IKN. Hal ini akan dapat membawa dampak positif jangka panjang dengan meningkatkan akses pendidikan dan layanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah tersebut.
Selain itu, salah satu tujuan utama IKN adalah untuk mengurangi ketidaksetaraan pembangunan antarpulau Jawa dan luar Jawa. Pemindahan pusat pemerintahan ke wilayah luar Jawa akan dapat menjadi katalis untuk mendistribusikan investasi dan pembangunan ke daerah-daerah yang sebelumnya mungkin kurang terfokus.
Kemudian, pemindahan ibu kota ke IKN diharapkan membuka peluang kerja baru di wilayah tersebut.
Dengan hadirnya kantor pemerintahan, sektor swasta, dan sektor lainnya, masyarakat setempat dapat mengakses berbagai kesempatan pekerjaan. Hal ini akan membantu mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di sekitar IKN. Salah satu hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah ialah keterlibatan masyarakat lokal. Partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan dapat memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi mereka diakomodasi. Hal ini akan membantu menciptakan dampak positif yang lebih besar dan berkelanjutan.
Dalam rangka mencapai seluruh dampak positif dari pemindahan ibu kota ke IKN, penting bagi pemerintah untuk menjalankannya dengan transparan, melibatkan berbagai pihak, dan memastikan bahwa manfaatnya dirasakan oleh seluruh masyarakat. Proses pemindahan ibu kota negara ini bukan hanya tentang membangun struktur fisik, tetapi juga membangun fondasi yang kuat untuk pertumbuhan dan kesejahteraan yang berkelanjutan di seluruh Indonesia.
Oleh: Prof. Dr. Mohammad Nur Rianto Al Arif Sekjen DPP Asosiasi Dosen Indonesia detik/nor
No Comment to " Bagaimana Pembangunan IKN Dapat Mendorong Pemerataan? "