KORANRIAU.co-Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid menyentil Menteri Pertahanan Prabowo Subianto soal pernyataan terkait konflik geopolitik khususnya yang terjadi antara Ukraina dan Rusia.
"Meminta kepada Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto untuk berhati-hati dalam menyampaikan opini khususnya terkait konflik geopolitik antara Ukraina dan Rusia," ujar Meutya dalam keterangan tertulisnya, Senin (5/6).
Permintaan itu Meutya sampaikan menyusul penolakan yang dilakukan Ukraina terhadap proposal damai yang sebelumnya diusulkan Prabowo baru-baru ini.
"Posisi Indonesia dalam konflik ini sudah jelas, apalagi dalam Sidang Umum PBB Februari 2023 lalu, Indonesia termasuk ke dalam 141 negara yang menentang invasi Rusia ke Ukraina dan mendukung kedaulatan dan integritas teritorial Ukraina," tegas politikus Golkar itu.
Meutya menyebut resolusi PBB telah dikeluarkan. Dan, tegasnya, Indonesia telah menyetujui resolusi yang meminta Rusia mengakhiri permusuhan dengan Ukraina. Indonesia juga meminta Rusia menarik mundur pasukannya dari Ukraina.
Ia menegaskan, Indonesia tetap menjunjung tinggi penegakan aturan atau rule of law, khususnya piagam PBB dan hukum internasional.
Indonesia, kata Meutya, menganut politik luar negeri bebas aktif. Hingga saat ini pun Indonesia menurutnya masih terus mendorong dialog dan diplomasi antara Ukraina dan Rusia melalui berbagai forum multilateral.
"Serta meminta negara-negara di dunia menyerukan penghentian perang di Ukraina agar tidak berakhir pada konflik yang berbahaya seperti perang nuklir yang bisa keberlangsungan hidup umat manusia," ujar perempuan yang sebelumnya dikenal sebagai jurnalis televisi tersebut.
Prabowo sebelumnya menyampaikan proposal resolusi perdamaian untuk mengakhiri perang Ukraina-Rusia saat hadir dalam forum International Institute for Strategic Studies (IISS) Shangri-La Dialogue di Singapura, Sabtu (3/6) lalu.
Prabowo menyodorkan tiga poin untuk menghentikan perang antara Rusia dan Ukraina yaitu gencatan senjata, penarikan pasukan, dan referendum.
Selanjutnya, Prabowo juga mendesak pasukan kedua negara mundur sejauh 15 kilometer dari titik gencatan senjata demi menciptakan wilayah demiliterisasi.
Menurutnya, zona demiliterisasi itu nantinya harus diamati dan dipantau pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Setelah itu, Prabowo mengusulkan agar PBB menggelar referendum untuk menentukan warga di zona demiliterisasi itu ingin bergabung dengan Ukraina atau Rusia.
"Saya mengusulkan agar dialog Shangri-La menemukan modus deklarasi sukarela yang mendesak Ukraina dan Rusia untuk segera memulai negosiasi perdamaian," kata Prabowo, sebagaimana dilansir Reuters. cnnindonesia/nor
No Comment to " Komisi I Sentil Prabowo Ajukan Proposal Damai tapi Ditolak Ukraina "