KORANRIAU.co,SELATPANJANG - Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau di Selatpanjang, Sudirman Aladin Rose merasa kesal sekaligus kecewa. Pasalnya anggaran perjalanan dinas untuk mengejar tunggakan dan menggali potensi baru Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Air Permukaan (PAP) ke seluruh kecamatan di Meranti tak tersedia.
Menurutnya, kondisi geografis di Kabupaten Kepulauan Meranti yang berpulau-pulau memiliki tantangan dan jarak tempuh yang jauh. Sehingga membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Hal itu menjadi hambatan dan kendalanya dalam meningkatkan akselerasi dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak.
Hal itu diungkapkan Sudirman saat ditanyakan bagaimana upayanya dalam menggali potensi dan meningkatkan wajib pajak (wp) baru di Meranti. Dia menegaskan dengan tidak tersedianya biaya perjalanan dinas ke seluruh kecamatan di Meranti membuatnya kesulitan dan kewalahan.
"Perjalanan dinas kami hanya untuk dari kabupaten ke Pekanbaru saja (Ibukota Provinsi Riau). Sementara untuk ke seluruh kecamatan tidak tersedia dan dicoret," katanya yang dikonfirmasi, Selasa (26/10/2021).
Ia menjelaskan, hal ini dampak dari kuatnya ego sektoral. Ia menuding ketidakmampuan sejumlah OPD di Pemprov Riau dalam menginterpretasikan Pejadin 65 tahun 2020 jo Pergub 04 2021 dengan dalih Pergub tidak detail. Sejumlah OPD tersebut selalu beranggapan dan memvonis bahwa UPT di bawah Bapenda disamakan dengan UPT dibawah OPD lain yang kerjanya membuat kegiatan menghabiskan anggaran setiap tahun tanpa pernah dilakukan evaluasi dari setiap kegiatan tersebut. "Sampai sejauh mana kegiatan dibawah OPD lain yang berbasis kemasyarakatan mampu menyentuh dan mengubah mindset masyarakat setelah kegiatan tersebut selesai," ujarnya.
Di sisi lain, Sudirman menilai sejumlah OPD yang bertanggung jawab dalam mencoret biaya perjalanan dinas UPT Bapenda ke kecamatan tak pernah menyadari bahwa uang yang mereka kelola, salah satunya bersumber dari seluruh UPT, UP di bawah Bapenda. "Nah, jika UPT, UP tak bisa bergerak ke kecamatan, tentunya membuat uang masuk ke kas daerah semakin kecil. Hal itu tentunya berpengaruh kepada minimnya uang yang akan dikelola nantinya oleh sejumlah OPD tersebut," tambahnya yang mengaku sangat kesal.
Sudirman juga beranggapan bahwa sejumlah OPD tersebut belum paham atau kurang menyadari, bahwa pemasukan terbesar untuk daerah maupun negara yang terbesar adalah bersumber dari Pajak. "Kita juga tidak bisa terus menerus mengandalkan Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pusat, mengingat eksplorasi dan eksploitasi dari Sumber Daya Alam (SDA) yang terus menerus mengalami penurunan sebagai akibat kian menipisnya Sumber Daya Alam dan akan berdampak pada penerimaan setiap daerah," jelasnya.
Padahal menurutnya lagi UPT Bapenda sebagai ujung tombak dalam mencari uang tidak bisa disamakan dengan UPT di bawah OPD lain yang tugasnya hanya melaksanakan kegiatan saja. Sebaliknya, UPT selalu didesak dan didorong baik oleh kepada daerah, maupun dari pihak legislatif serta pihak lainnya untuk bisa terus meningkatkan pendapatan, terutama dari sektor pajak.
Secara umum dijelaskannya persoalan yang membuat akselerasi kurang maksimal dari UPT Bapenda Riau di Selatpanjang yakni ego sektoral dari sejumlah OPD lebih menonjol dalam mengintervensi anggaran perjalanan dinas, kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, khususnya PKB dan ini menjadi faktor utama yang menghambat terlaksananya pemungutan pajak secara efektif. Kemudian, income perkapita rendah, khususnya di masa Pandemi Covid-19, wajib pajak sering tak dirumah saat petugas melakukan door to door, karena umumnya mereka bekerja sebagai kuli kebun dan nelayan. "Sehingga kami harus mengubah hari penagihan dari hari kerja menggantinya ke hari libur. Terakhir, adalah regulasi yang perlu direvisi," terangnya.
Meski begitu, Kepala UPT Bapenda Riau di Selatpanjang tersebut membeberkan pencapaian PAP di Meranti hingga triwulan ketiga sudah mencapai 105,63 persen. Ia berharap hingga akhir tahun nanti paling tidak bisa mencapai 150 persen.
"Bisa saja sampai 200 persen, atau bahkan lebih. Namun dengan tidak adanya dukungan perjalanan dinas ke kecamatan, bagaimana bisa terwujud. Inilah yang masih menjadi persoalan kami. Padahal potensi wajib pajak baru banyak tersebar di sejumlah kecamatan," tutupnya.Ahmad
No Comment to " Kepala UPT Bapenda Riau di Selatpanjang Kecewa Anggaran Perjalanan Dinas Tak Diakomodir "