Sempat Alot Gegara Blok Rokan, Ini Hasil Rapat DPR, ESDM & Pertamina Cs

KORANRIAU.co- Rapat Komisi VII DPR dengan Kementerian ESDM, Kepala SKK Migas, Pertamina, dan sejumlah kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) berjalan alot. Rapat yang dimulai sekitar pukul 19.30 alot karena anggota DPR meminta PT Pertamina (Persero) segera memulai proses pengambilalihan Blok Rokan dari PT Chevron Pacific Indonesia (CPI).

Wakil Ketua Komisi VII DPR Muhammad Nasir meminta agar proses pengambilalihan Blok Rokan segera dilakukan karena masyarakat setempat tak menikmati hasil dari Blok Rokan selama ini.

"Kita daerah ini sudah ngeluh karena nggak menikmati kalau bisa besok, besok saja. Kita daerah penghasil. Kan sudah diputus pemerintah," kata Nasir di Komisi VII DPR Jakarta, Selasa (10/9/2019).

Kontrak CPI di Blok Rokan akan berakhir pada 2021. Sementara, Pertamina sebagai pengelola selanjutnya, kata Nasir belum melakukan proses pengambilalihan Blok Rokan.

"Proses ini sudah jalan dari sekarang, itu yang kita inginkan. Gini Pak Ketua (Komisi VII), 2018 ini sudah akhir 2019 kan sudah setahun harusnya sudah ada dong orang Pertamina melakukan proses ini, belum ada," jelasnya.

"Wajar kita minta minggu depan ada action, jadi clear. Karena kita didesak terus," sambungnya.

Direktur Hulu Pertamina Dharmawan Samsu menjawab, yang sudah dilakukan Pertamina ialah secara rutin diskusi dengan CPI. Kemudian, topik yang diangkat ialah mempersiapkan alih kelola terkait pengeboran yang dilakukan mulai tahun 2020.

"Untuk itu kedua tim bertemu secara rutin, tim Pertamina melakukan kunjungan Riau, Lapangan Minas maupun Duri dan data transfer mulai dilakukan difasilitasi SKK Migas," kata Dharmawan.

Kemudian, Nasir bertanya apakah Pertamina telah memiliki data jumlah sumur CPI? Kemudian, apakah CPI telah menyerahkannya ke Pertamina?"Ada 78 sumur yang sedang kita rencanakan program," jawab Dharmawan.

Belum selesai menjawab, Nasir bertanya apakah data itu sudah dipegang?"Sudah sebagian, 78 sumur direncanakan, 13 sumur sudah divalidasi subsurface dan akan bergerak sampai 38 tapi sekali lagi bukan proses satu malam," ujar Dharmawan.

Rapat pun berakhir pukul 22.45 WIB. Rapat ini menghasilkan 4 kesimpulan. Pertama, Komisi VII sepakat dengan Plt Dirjen Migas mendorong SKK Migas melakukan upaya efisiensi cost recovery sehingga penerimaan negara meningkat.

Kedua, Komisi VII mendesak Kepala SKK Migas mengambil kebijakan penting dalam pengelolaan cost recovery yang mendukung investasi dan produksi migas nasional. Ketiga, Komisi VII mendesak Kepala SKK Migas untuk mendorong Pertamina dan CPI melakukan langkah-langkah pengambilalihan Blok Rokan dari CPI dalam waktu secepatnya (pada minggu depan).Keempat, Komisi VII meminta Plt Dirjen Migas dan Kepala SKK untuk menyampaikan data tertulis ke Komisi VII paling lambat 16 September 2019.detikcom/nor