KORANRIAU.co- Peneliti dari Universitas Leiden, Ward Berenschot menilai demokrasi di Indonesia terlalu didominasi orang kaya. Bila tak ada politikus dari kaum miskin, maka efek negatifnya bisa sampai ke pelayanan publik.
"Walaupun demokrasi Indonesia cukup baik dalam mewakili keragaman etnis dan agama, tetapi tidak baik dalam mewakili kelas sosial yang berbeda - seperti kelas menengah dan orang miskin. Politisi Indonesia secara tidak proporsional berasal dari latar belakang kaya dan elite ekonomis," kata Berenschot dalam keterangan pers tertulisnya, Senin (9/9/2019).
Berenschot yang merupakan Associate Researcher Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) ini menjelaskan soal keterwakilan publik oleh anggota DPR, DPRD, dan juga kepala daerah. Ada juga politikus dari latar belakang tidak terlalu kaya, namun di belakangnya pastilah ada orang kaya. Dia menyebut kelompok terbesar yang masuk politik adalah kelompok pebisnis.
"Kita semua tahu banyak contoh elite politik yang juga elite ekonomis di tingkat nasional: Sandiago Uno, Eric Thohir, Jusuf Kalla, Hary Tanoe, Surya Paloh: sekarang sagat mudah untuk orang bisnis untuk masuk dunia politik. Di tingkat lokal, pola hampir sama," kata dia.
Sebaiknya, anggota parlemen bukan mewakili satu golongan kelas sosial saja. Tujuannya, supaya kebijakan yang dihasilkan anggota dewan bisa adil bagi semua golongan. Itu akan sulit diwujudkan bila semua anggota parlemen berasal dari golongan kaya saja.
Ada risiko atau efek negatif dari kondisi itu. Bila cuma orang kaya saja yang menjalankan roda utama demokrasi, maka kesetaraan politik tidak akan terwujud. Dampak buruk dari tak adanya kesetaraan politik yakni, pertama, orang merasa tidak terwakili dengan politikus yang ada. Dalam kondisi itu, massa akan mudah tertarik dengan sosok yang menawarkan penghancuran sistem. Berenschot mencontohkan sosok tersebut seperti Rodrigo Duterte di Filipina, Jair Bolsonaro di Brazil, Donald Trump di AS, atau Boris Johnson di Inggris.
Kedua, terjadi ketegangan antarkelompok sosial. Ketiga, terbentuk oligarki (pemerintahan dijalankan beberapa orang yang berkuasa dari golongan tertentu).
"Ketidaksetaraan politik mengarah pada keistimewaan kelompok dominan-dalam hal ini elite ekonomi. Ini berarti dalam masalah ketika ada kepentingan yang berbeda antara elite ekonomi dan penduduk lainnya, elit ekonomi cenderung menang (tapi tidak selalu!)," kata Berenschot.
Kelompok yang berkuasa cenderung memperjuangkan kepentingan kelompoknya. Kepentingan kelompok lain, yakni kelompok miskin atau kelompok yang bertentangan dengan elite, tak akan terwadahi.
"Salah satu contoh yang sangat relevan sekarang, adalah perjuangan terkait KPK. Dalam pendapat saya untuk elite itu penting kalau KPK lemah, kerena itu mengurangi risiko untuk mereka," imbuhnya.detikcom/nor
No Comment to " Peneliti Leiden Sebut Politikus RI Didominasi Orang Kaya, Ini Risikonya "