KORANRIAU.co-Pemerintah memastikan keberadaan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tetap akan berkantor pusat di Jakarta. Hal ini dikarenakan fungsi Jakarta sebagai pusat bisnis dan keuangan akan tetap dipertahankan.
Baca Juga
Bappenas: Jakarta Sudah tidak Ideal Jadi Ibu Kota Indonesia Demi Ibu Kota Baru, Ini Empat Skema Tukar Guling Aset Darmin Sebut Swasta Tertarik Bangun Ibu Kota Baru
Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan pemerintah akan menjadikan Jakarta sebagai pusat bisnis. Sementara calon ibu kota baru akan menjadi pusat pemerintahan saja.
"Yang dipindahkan tentunya pusat pemerintahan yang isinya adalah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tapi, fungsi sebagai BI dan OJK tetap akan di Jakarta," ujarnya Selasa (20/8).
Menurutnya Jakarta akan terus dikelola secara optimal untuk memaksimalkan potensi bisnis. Nantinya Jakarta dapat bersaing dengan kota-kota besar ASEAN yakni, Bangkok, Thailand, Kuala Lumpur Malaysia dan Singapura.
"Jadi memang Jakarta harus tetap dibuat menjadi more liveable city sehingga menarik jadi kota bisnis regional," ucapnya.
Bambang menambahkan pemerintah DKI Jakarta telah mengusulkan anggaran sebesar Rp 500 triliun untuk memperbaiki sistem transportasi, perumahan, lingkungan hingga air bersih di Jakarta. Rencana ini akan membuat Jakarta menjadi pusat bisnis yang lebih layak dari sebelumnya.
"Pindahnya ibu kota akan memudahkan Pemprov DKI dalam membenahi kota terpadat di Indonesia itu," ucapnya.
Nantinya, menurut Bambang konsep pembangunan jaringan listrik calon ibu kota baru tidak ada kabel berseliweran di atas. "Di Singapura, tidak ada tuh kabel listrik di atas berseliweran, terus sebelahnya pohon sebelahnya tiang apa, terus sebelahnya apa, itu juga akhirnya kotanya menjadi jelek sekali kotanya," ucapnya.republika/nor
No Comment to " BI dan OJK tak Ikut Pindah Ke Ibu Kota Baru "