Riau Kaya Raya, APBD Seadanya, Ada yang Salah di Negeri Ini

KORANRIAU.co,PEKANBARU- Riau bukan provinsi biasa. Migas termasuk terbesar di Indonesia pernah lahir dari perut bumi Riau. Sawit Riau menjadi salah satu yang terbesar di dunia. Kelapa, hutan tanaman industri, hingga pabrik kertas raksasa berdiri di sini terbesar juga di indonesia, belum batubara dan emas nya Letaknya strategis di bibir Selat Malaka, jalur perdagangan tersibuk dunia. Luas wilayah terbesar di Sumatra, letak di tengah pulau sumatra,  penduduk lebih dari 7 juta jiwa.

 

Namun ironi terjadi: APBD Riau 2026 hanya sekitar Rp8,3 triliun. Angka yang terasa janggal, bahkan memalukan, jika disandingkan dengan kekayaan alam dan posisi strategis yang dimiliki.

 

Masalah Riau bukan kekurangan sumber daya, melainkan kehilangan kedaulatan atas sumber daya itu sendiri. Migas dikelola pusat, sawit dikuasai korporasi besar, hutan dipenuhi konsesi, sementara Riau hanya menerima remah-remah dalam bentuk Dana Bagi Hasil yang terus menyusut. Kekayaan diangkut keluar, nilai tambah dinikmati daerah lain, pajak masuk kas pusat. Riau kebagian dampak: jalan rusak, banjir, karhutla, konflik lahan, dan kemiskinan struktural.

 

Lebih ironis lagi, tidak ada keberanian politik untuk menggugat ketidakadilan ini. Elit daerah sibuk mengelola kekuasaan jangka pendek, bukan memperjuangkan kedaulatan fiskal jangka panjang. Bandingkan dengan Aceh, yang memiliki dana otsus, Papua dengan keistimewaan fiskal, atau Kalimantan Timur yang mendapat limpahan anggaran karena IKN. Riau? Kaya, tapi tak punya posisi tawar.

 

Ketiadaan Perda RTRW yang kuat memperparah keadaan. Tata ruang yang kabur membuat tanah adat terpinggirkan, konflik agraria berlarut, dan negara kalah dari korporasi. BUMD yang seharusnya menjadi lokomotif ekonomi justru lemah dan tidak strategis. Hilirisasi industri hanya jadi jargon; Riau tetap penjual bahan mentah.

Inilah wajah kutukan sumber daya alam: kaya di atas kertas, miskin dalam kesejahteraan. Riau menjadi lumbung nasional, tapi rakyatnya tak pernah benar-benar merasakan hasilnya.

 

Sudah waktunya Riau berhenti bangga pada statistik produksi dan mulai bertanya: berapa yang benar-benar kembali ke rakyat? Tanpa keberanian memperjuangkan keadilan fiskal, tanpa kepemimpinan yang berpihak pada kedaulatan daerah, Riau akan terus menjadi raksasa yang lemah besar tubuhnya, kecil kuasanya.

Dan sejarah akan mencatat: Riau tidak miskin, tapi dibuat miskin.

 

Oleh: Zulkadir, Pemerhati Sosial.

 

Subjects:

BERITA UTAMA Kolom

Share This: