KORANRIAU.co,PEKANBARU- Majelis hakim Pengadilan Tipikor Pekanbaru menunda vonis terhadap M Fahmi Aressa, Auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Riau yang menerima suap Rp1,01 miliar.
Seyogianya, pembacaan vonis Fahmi itu, Selasa (12/12/23) hari ini. Namun hakim menundanya hingga Kamis (21/12/23) mendatang.
Hakim beralasan, jika pihaknya masih menyempurnakan amar putusan. Sehingga putusan yang diberikan nanti benar-benar sesuai fakta pengadilan.
"Kami masih perlu waktu untuk menselaraskannya. Karena itu, kami minta waktu untuk itu,"kata hakim ketua M Arif Nuryanta.
Pada sidang sebelumnya, Jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Fahmi Aressa, selama 4 tahun 3 bulan penjara. Dia terbukti menerima suap Rp1,01 Miliar.
Amar tuntutan ini dibacakan Jaksa penuntut umum (JPU) KPK Abdul Karib SH MH, dkk pada sidang Rabu (22/11/23) di Pengadilan Tipikor Pekanbaru.
Fahmi terbukti bersalah Pasal 12 huruf (b) Undang-Undang (UU) RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah pada UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Jaksa juga menuntut Fahmi untuk membayar uang denda sebesar Rp250 juta. Dengan ketentuan, apabila denda tidak dibayar maka dapat diganti dengan 4 bulan kurungan.
JPU KPK menyatakan, Fahmi menerima uang gratifikasi senilai Rp1,01 miliar, sejumlah pemberian barang dan fasilitas lainnya dari Bupati Kepulauan Meranti nonaktif Muhammad Adil. Fahmi juga dinyatakan menerima uang dalam upaya mengkondisikan hasil pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti 2022.
Uang itu dimaksudkan agar Fahmi memberikan penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Muhammad Fahmi Aressa disebutkan, jika terdakwa merupakan Ketua Tim Auditor BPK yang memeriksa laporan keuangan Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2022, pada tanggal 6 Maret 2023 hingga 4 April 2023.
Saat pemeriksaan laporan keuangan itu, Tim Auditor yang dipimpin Fahmi menemukan sejumlah kejanggalan. Adapun temuan itu terdapat di sejumlah OPD Pemkab Meranti seperti, BPKAD, Setda, PUPR, RSUD, Disdukcapil, Bapenda, Bagian Kesra, Disperindag, Dishub, Diskominfotik, Sekwan DPRD dan lainnya.
Atas temuan itu, Bupati Adil mengumpulkan beberapa Kepala OPD dan 9 Camat di rumah dinasnya. Saat itu, Adil memerintahkan bawahannya mengumpulkan uang Rp1 miliar untuk Tim Auditor BPK yang dipimpin terdakwa.
Tujuan pemberian uang itu, agar hasil laporan keuangan Pemkab Meranti dari BPK tetap dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Terdakwa pun setuju atas permintaan Bupati Adil tersebut dan menerima uang sebesar Rp1 Miliar.
Jaksa menyebutkan, Fahmi selaku Pemeriksa Muda BPK Perwakilan Provinsi Riau telah melakukan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji. nor
No Comment to " Hakim Tunda Vonis Auditor BPK Riau Terima Suap Rp1,01 Miliar "