Karena Tak Digubris Saat Unjuk Rasa, Ratusan Massa Aksi Segel Kantor Bupati

Massa aksi melakukan penyegelan Kantor Bupati Kepulauan Meranti

KORANRIAU.co, SELATPANJANG - Sedikitnya ratusan massa aksi dari berbagai elemen melakukan unjuk rasa, Senin (10/1/2022). Tidak hanya di halaman Kantor DPRD Kepulauan Meranti, namun juga di halaman Kantor Bupati, Jalan Dorak, Selatpanjang.

Massa aksi terdiri dari Mahasiswa, OKP, Ormas, PKL dan Honorer. Mereka sempat melakukan penyegelan terhadap pintu pagar kantor bupati karena saat menyampaikan tuntutan dan aspirasi tidak ada yang mau menemui mereka.

Sebelum melakukan aksi unjuk rasa, ratusan massa melakukan titik kumpul di Taman Cik Puan pada pagi jam 08.00 WIB, lalu bertolak ke Kantor DPRD Kepulauan Meranti. Massa tersebut selain meminta kejelasan terkait kebijakan yang mengevaluasi sebanyak 3.987 tenaga honorer di Kabupaten Kepulauan Meranti. Selain itu menuntut bupati untuk mempekerjakan kembali honorer dan guru honorer Kabupaten Kepulauan Meranti, Selanjutnya menuntut bupati tidak pilih kasih terkait memberi beasiswa.

Tak hanya tiga item tersebut, massa aksi juga meminta bupati mengevaluasi kebijakan One Way yang berdampak kepada usaha kecil dan menengah (pedangang). Serta, Meminta kepada bupati agar menempatkan ASN dalam menjalankan tupoksinya sesuai golongan dan jabatan serta analisis jabatan masing-masing. Tidak berdasarkan kepentingan saja.

Tujuan massa ke kantor DPRD yakni meminta perwakilan anggota dewan untuk bersama-sama menemui bupati. Namun, ajakan massa ditolak ketua DPRD, Ardiansyah.

“Saya bekerja dengan cara saya. Saya tidak izinkan 30 anggota DPRD untuk ikut di barisan massa,” ucapnya.

Jack juga mengapresiasi aliansi massa yang memperjuangkan nasib masyarakat Kepulauan Meranti. Namun sebagai legislatif ia akan menempuh caranya sendiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Saya hormati anda. Saya salut sama anda, karena berani memperjuangkan masyarakat. Silakan perjuangkan. Jangan bilang saya pengecut, saya bekerja berdasarkan aturan,” tegas ketua DPRD yang akrab disapa Jack ini.

Politisi PAN ini menjelaskan, jika kebijakan tersebut bukan merumahkan honorer melainkan mengevaluasi kebutuhan honorer di setiap OPD. Selain itu, Jack menambahkan pihak DPRD akan mengawal proses evaluasi ribuan honorer. Sehingga tidak ditemukan nama-nama baru selama proses evaluasi.

Tidak puas dengan tanggapan Ketua DPRD ratusan aliansi massa melanjutkan aksinya ke kantor bupati. Namun, massa aksi merasa kecewa untuk kedua kalinya. Karena, Bupati Kepulauan Meranti, H Muhammad Adil SH tidak berada di tempat dan sedang berada di luar kota.

Boby salah satu korlap aksi massa menyampaikan rasa kecewanya. Pasalnya tidak satupun perwakilan dari kantor bupati keluar untuk menemui ratusan massa aksi.

Ia mengatakan akan melakukan penyegelan kantor bupati sebagai bentuk kekesalan massa kepada Pemerintah Daerah.

“Bupati tidak berada di tempat, sekda tidak mau keluar menemui kita. Kita sepakat akan segel Kantor Bupati,” tegas Boby.

Muhammad, salah seorang PKL yang tergabung dalam aksi massa tersebut juga ikut menyampaikan rasa kecewanya. Ia mengatakan akan melakukan aksi lanjutan dan meminta agar masyarakat satu suara untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat.

“Senin depan, saya minta kantor bupati ini akan menjadi lautan manusia. Saya PKL dan pedagang lainnya tertekan dengan kebijakan one way dan menolak keras kebijakan yang dibuat bupati,” ujarnya

Aksi unjuk rasa tersebut ditutup dengan aksi penyegelan pagar kantor bupati oleh ratusan massa. Usai melakukan penyegelan massa membubarkan diri.

Bupati Tidak Di Tempat

Bupati Kepulauan Meranti, H Muhammad Adil SH diketahui tidak sedang berada di tempat (Selatpanjang). Ia diketahui sedang melakukan kunjungan ke Kantor Pusat Bank Riau Kepri di Pekanbaru dalam rangka melakukan kerjasama.

Seperti yang ditegaskan oleh Pj Sekda, H Bambang Suprianto SE MM yang dikonfirmasi, Senin (10/1/2022) malam. Ia mengatakan bagaimana bupati mau menemui massa jika saat ini sedang memperjuangkan peluang untuk membantu masyarakat.

"Bupati saat ini sedang menggagas kerjasama dalam rangka membantu UMKM dengan pihak Bank Riau Kepri (BRK). Sehingga nantinya masyarakat kita yang memiliki usaha bisa mudah dalam mendapatkan pinjaman dana di BRK. Jadi mohon dimaklumi dan bukan tidak mau menemui massa aksi," katanya.

Terkait masalah honorer, Tim Verifikasi Tenaga Non PNS Kepulauan Meranti sudah hampir rampung. Dimana saat ini sudah dilakukan pendataan jumlah honorer.

"Proses seleksi sudah hampir rampung. Kita hanya tinggal melakukan ujian dengan melibatkan pihak akademisi. Sehingga honorer yang akan diterima sesuai kebutuhan real dan hasil seleksi dilakukan secara objektif," tambah Bambang. (Ahmad)