KORANRIAU.co-Presiden Amerika Serikat Donald Trump kalah dalam pertarungan Pilpres AS 2020 melawan calon presiden dari Partai Demokrat, Joe Biden.
Berdasarkan hasil CNN Projection, Biden mengantongi lebih dari 270 suara elektoral, meninggalkan Trump. Dia pun menolak mengakui kemenangan Biden.
Hasil pemilu ini akan berpengaruh signifikan pada nasib Trump, ia 'dihantui' sejumlah ancaman hukum serius.
Dalam beberapa pekan setelah hari pemilihan, serangkaian investigasi akan menyelidiki kemungkinan aksi penipuan transaksi bisnis keluarga sebagai warga negara, baik sebagai individu maupun melalui perusahaannya jika Trump tidak lagi menjabat sebagai presiden AS.
Tapi jika ia terpilih kembali, maka ia bisa mengajukan penundaan investigasi dan tuntutan hukum lainnya.
Dalam pengajuan pengadilan, jaksa penuntut telah menyarankan bahwa proses penyelidikan bisa memeriksa apakah Trump dan perusahaannya terlibat penipuan bank, asuransi, pajak kriminal, dan pemalsuan catatan keuangan.
Mantan jaksa federal, Harry Sandick mengatakan kepada CNN bahwa jika Trump tak lagi menjadi presiden, maka itu akan memudahkan jaksa dan penggugat untuk mengajukan tuntutan kasus perdata.
Tunggakan pajak dan catatan keuangan
Ancaman hukum paling serius yang akan dihadapi Trump yakni investigasi terhadap cara kerja keuangan Trump Organization.
Selama proses penyelidikan, Trump telah menantang panggilan pengadilan ke kantor akuntannya atas pengembalian pajak dan catatan keuangan selama delapan tahun terakhir.
Lima pengadilan telah memutuskan bahwa panggilan tersebut sah dan pekan lalu Trump harus menelan pil pahit lantaran permohonan banding federal yang diajukannya ditolak.
Penyidik juga tengah menyelidiki keringanan pajak terhadap properti Trump yakni Seven Springs di Bedford, New York dan Trump National Golf Club di Los Angeles.
Penyidik juga menyelidiki penilaian terhadap gedung perkantoran di Wall Street dan pengampunan pinjaman senilai lebih dari US$100 juta di Trump International Hotel and Tower di Chicago.
Pada 2017, Jaksa Agung negara bagian Washington, DC, dan Maryland menggugat Trump dengan tuduhan mengambil keuntungan secara korup dari jabatannya sebagai presiden dengan menempatkan kepentingan keuangannya di atas kepentingan warga Amerika.
Dalam dokumen pengadilan, pengacara Trump Organization menuding Jaksa Agung New York Letitia James bermotivasi politik, namun hakim secara tegas membantah.
Penyelidik negara bagian menyiapkan lebih dari 30 panggilan pengadilan, termasuk ke Trump Organization, dan lainnya yang berkaitan dengan bisnis petahana itu.
Tuduhan pemerkosaan
Trump juga tengah menghadapi tuntutan hukum pencemaran nama baik dan tindakan pemerkosaan di ruang ganti department store yang melibatkan mantan kolumnis penasihat majalah Elle, E. Jean Carroll pada pertengahan 1990-an.
Trump membantah tuduhan yang ditujukan kepadanya.
Jika bantahan Trump dikabulkan, maka gugatan yang dilayangkan ke pengadilan sejak November lalu akan dihentikan karena Departemen Kehakiman AS tidak dapat dituntut atas pencemaran nama baik.cnnindonesia/nor
No Comment to " Pajak hingga Pelecehan Seks, Kasus Hukum yang Menanti Trump "