KORANRIAU.co-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali memperpanjang pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta pada Juni 2020, sebagai masa transisi. Dia dinilai sengaja mengambil istilah yang berbeda dengan pemerintah pusat.
Kendati memperpanjang PSBB, pada penerapan kali ini Anies justru melonggarkan aturan-aturan dalam pembatasan sosial. Anies menyebutnya sebagai PSBB transisi, bukan new normal yang selama ini diwacanakan pemerintah pusat.
Beberapa pelonggaran dalam PSBB ini misalnya, Anies mulai membuka tempat ibadah meski hanya untuk kegiatan rutin hari ini. Selain itu, Kendaraan pribadi juga diperbolehkan kembali diisi penuh asalkan masih satu keluarga.
Perkantoran, restoran, mal, taman rekreasi juga mulai dibuka meski dengan penerapan protokol kesehatan ketat. Anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan Jhonny Simanjuntak menilai Anies sekadar bermain kata-kata atas kebijakannya. Menurut dia, kebijakan ini didasarkan pertimbangan 'asal beda' dengan pemerintah pusat.
"Kebijakan ini pertimbangannya asal beda. Ingin beda dengan pusat. Sekarang dibuat lagi transisi, tapi sudah terbuka (PSBB). Ini kan sekadar pemanis," kata Jhonny saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (4/6).
Jauh-jauh hari, Presiden Joko Widodo telah meminta sejumlah daerah menyiapkan protokol kesehatan menjelang tatanan kehidupan normal baru atau new normal. DKI Jakarta yang dipimpin Anies menjadi salah satu daerah yang disiapkan pemerintah pusat untuk menjalani new normal tersebut.
Jelang New Normal kemacetan sudah terjadi di jalan Mampang Prapatan. Jakarta Selatan. Selasa (02/6/ 2020). Pemerintah masih memberlakukan PSBB sampai dengan tanggal 4 Juni 2020. CNN Indonesia/Andry Novelino)Penumpang berdesakan di dalam bus Transjakarta saat penerapan PSBB masih diterapkan di Jakarta. (CNN Indonesia/Andry Novelino)
Hal inilah yang menurut Jhonny seakan-akan Anies selalu ingin tampil beda dan kebijakannya bertentangan dengan pemerintah pusat. Apalagi, sebelumnya Anies sempat meminta pemerintah pusat menerapkan lockdown untuk menekan penyebaran virus corona, meski pada akhirnya permintaan Anies tak dikabulkan.
Jhonny berpendapat, Anies malah terkesan mempolitisasi wabah virus corona hanya untuk pencitraan. Hal ini tergambar dari kebijakan-kebijakan Pemprov DKI yang menurutnya justru membuat bingung.
"Jangan politisasi persoalan corona, karena membuat situasi tidak jelas. Covid ini harus ditanggulangi bersama-sama," ujarnya.
Nuansa politisasi virus corona oleh Anies ini juga dirasakan oleh Ketua Forum Warga Kota Jakarta Azas Tigor Nainggolan. Menurut Tigor, Anies terkesan mempolitisasi virus corona sebagai panggungnya untuk maju di Pilpres 2024.
Ia pun tak heran jika kebijakan Anies selama masa pandemi ini hampir selalu berbeda dengan kebijakan pemerintah pusat.
"Saya pernah katakan, dia politisasi pandemi virus corona dan dia harus tampil beda dengan kebijakan nasional. Kan, dia selalu mau menunjukkan bahwa dia lebih dulu dari pemerintah pusat. Itu pencitraan kan," kata Tigor.
Manuver Anies dengan kebijakan-kebijakan yang berbeda ini malah semakin membuat masyarakat bingung. Apalagi, Anies terkesan hanya bermain kata-kata dan istilah.
Menurut Tigor, istilah PSBB transisi ala Anies ini sudah tidak diperlukan. Jika memang PSBB sudah tidak diperlukan, maka Anies dan jajarannya bisa menghentikannya.
"Siapkan new normal. Karena kan, PSBB juga masa persiapan. Itu kan sebenarnya masa transisi, bisa juga dipakai masa persiapan," tuturnya.cnnindonesia/nor
No Comment to " PSBB Transisi dan Konsep 'Asal Beda' Anies Lawan Corona "