• Gubri Belum Terima SE Mendagri Soal Tanggulangi Klaim BPJS RSD

    E d i t o r: redkoranriaudotco
    Published: Selasa, 05 November 2019
    A- A+

    KORANRIAU.co,PEKANBARU- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI mengeluarkan surat edaran (SE) kepada seluruh pemerintah daerah di Indonesia agar menggunakan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT), untuk menanggulangi keterlambatan klaim pembayaran BPJS ke Rumah Sakit Daerah (RSD).

    Menanggapi hal itu, Gubernur Riau H Syamuar mengakui belum mengetahui adanya informasi SE dari Kemendagri itu."Belum ada saya terima (surat edaran-red),"jelasnya, Selasa (5/11/19) di Pekanbaru.

    Bahkan Gubri justru mempertanyakan kembali kebenaran SE itu kepada wartawan."Dari menteri ya? Belum ada diterima,"ulasnya lagi.

    SE Kemendagri itu ditujukan kepada seluruh Gubernur di Indonesia sejak 18 Oktober 2019 lalu. Dikeluarkannya SE ini menindaklanjuti laporan beberapa daerah terkait dengan terganggunya kegiatan operasional RSD akibat keterlambatan klaim pembayaran dari BPJS.

    Berdasarkan informasi, surat itu dikeluarkan berpedoman pada ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah, Pasal 4 dan Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta, Pasal 87 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.

    Oleh karena itu, kepada Gubernur untuk mengambil langkah-langkah sebagai berikut. pertama keterlambatan klaim pembayaran BPJS sangat mempengaruhi pelayanan kesehatan yang merupakan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat dan berada di luar kendali Pemerintah Daerah sehingga telah memenuhi kriteria' keperluan mendesak.

    Kemudian, Gubernur berwenang melakukan pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedla anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya pada APBD TA 2019. Lalu, penyediaan anggaran mendesak sebagaimana dimaksud pada yang pertama dengan tetap mengoptimalkan keglatan operasional Rumah Sakit Daerah yang bersumber dari APBD, yaitu melalui:

    Pada poin a disebutkan, menggunakan Belanja Tidak Terduga (BTT). Dalam hal BTT tidak mencukupi dapat menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian Program dan Kegiatan lainnya serta pengeluaran Pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, dan/atau memanfaatkan kas yang tersedia, dengan melalui penyesuaian penganggaran yaitu: 1) bagi Pemerintah Provinsi yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2019, melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang Penjabaran APBD TA 2019.

    Kedua, bagi Pemerintah Provinsi yang telah melakukan perubahan APBD TA 2019, melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran perubahan APBD TA 2019. Dan, ketiga penetapan Perkada sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) diberitahukan kepada Pimpinan DPRD dan diusulkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.b. dalam hal penggunaan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a, tidak memungkinkan dilakukan penyesuaian, bagi RSD yang telah menerapkan BLUD dapat melakukan Pinjaman Jangka Pendek sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.nor

    Subjects:

    BERITA UTAMA
  • No Comment to " Gubri Belum Terima SE Mendagri Soal Tanggulangi Klaim BPJS RSD "

INFO PEMASANGAN IKLAN HUB 0813 7118 3788 / 0811 7673 35, Email:koranriau.iklan@gmail.com