KORANRIAU.co,RENGAT-Pemkab Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) bersama KPU menggelar rapat terkait anggaran untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020, Senin (14/10/19).
Rapat yang digelar di Aula Narasinga Kantor Bupati Inhu itu, hadir Ketua tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) yang juga Sekdakab Inhu Hendrizal dan Ketua KPU Yenni Mairida dan Bawaslu Inhu. Namun sayang, dalam pertemuan itu, naskah perjanjian hibah dana (NPHD) untuk Pilkada Inhu tahun 2020 belum bisa diteken.
NPHD belum diteken karena estimasi anggaran Pilkada dari KPU Inhu sebesar Rp 31,1 miliar, masih bisa dirampingkan menjadi sebesar Rp26,7 Miliar. Kendati angka NPHD belum sepakat Pemkab Inhu optimis NPHD akan diteken hari Kamis (17/10/2019) mendatang, anggaran yang ditawarkan TAPD kepada KPU Inhu sebesar Rp26,7 miliyar disepakati bersama.
"Mudahan-mudahan, Pak Bupati sepulang dari dinas luar, NPHD akan diteken. Yang penting pembahasan tentang NPHD tidak ada lagi. Sebab sinyal dari Pak Bupati, NPHD sebesar Rp 26,7 Miliyar, sudah Ok, yang terpenting tidak menyalahi aturan," ucap ketua TAPD, Sekdakab Inhu, Hendrizal, Senin (14/10/2019).
Alasan Pemkab Inhu menawar anggaran dari Rp 31,1 miliar turun menjadi Rp26,7 miliyar, disebabkan instrumen kegiatan di NPHD masih bisa dirampingkan. Antara lain, merasionalisasi biaya perjalanan dinas, biaya bimtek, biaya akomodasi, biaya sosialisasi hingga dengan cara merampingkan jumlah TPS se kabupaten Inhu dari 780 TPS menjadi 624 TPS.
Sementara, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Ibrahim Alimin membeberkan, pembiayaan NPHD KPU yang tidak rasional dan harus dipangkas menjadi lebih efisien, efektif dan wajar. Misalnya, biaya perjalanan dinas dari Rp2,7 miliar menjadi Rp 1,3 Miliar, biaya bimtek dari Rp 1,2 miliar menjadi Rp 801 juta.
"Kemudian, biaya akomodasi Rp50 ribu per kotak menjadi Rp 17.009 per kotak, bahkan dengan cara mengurangi jumlah 20 kelompok kerja (pokja) menjadi 9 pokja. Kalau tentang honorarium kepada petugas PPS, KPPS tidak pernah kita ganggu,"ungkapnya.
Kepala Inspektorat Pemkab Inhu Boyke Sitinjak berpesan untuk berhati-hati menggunakan uang negara. Menurutnya, tidak mudah mempertanggungjawabkannya.
"Bisa-bisa menjadi temuan. Lebih baik efisien, daripada disuruh mengembalikan,"saran Boyke.
Ketua KPU Inhu Yenni Mairida didampingi Korwil KPU Riau Firdaus berpendapat, akan mempelajari tawaran NPHD dari Pemkab Inhu sebesar Rp26,7 miliar itu."Kita akan berkoordinasi dengan KPU Provinsi,"jelasnya.
Terkait proposal NPHD dari KPU kepada Pemkab sebesar Rp31,1 miliar, Yenni mangatakan, anggaran itu berdasarkan formasi dari KPU RI dengan standar APBN.Sandar Nababan
No Comment to " Bupati Inhu Beri Sinyal Dana Pilkada Rp26,7 Miliar "