KORANRIAU.co,PEKANBARU- Tiga organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menerima Peta Mangrove Nasional (PMN) Tahun 2021 atau terbaru.
Adapun tiga dinas yang menerima peta tersebut, yakni Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), Dinas Perikanan dan Kelautan, dan Biro Pembangunan Setdaprov Riau.
Kasubdit Rehabilitasi Mangrove KLHK, Giri Suryanta mengatakan bahwa PMN 2021 ini merupakan hasil pemutakhiran penyusunan peta yang telah dilaksanakan sejak tahun 2013.
"Peta mangrove nasional ini produk KLHK tahun 2021 yang sudah dilaunching oleh pak Menko Marves, Menteri LHK, Kepala BRGM dan Kepala BIG," kata Giri didampingi Kepala DLHK Riau Mamun Murod di Hotel Pangeran Pekanbaru, Selasa (13/9/2022).
Peta ini, kata Giri bermanfaat untuk memberikan pelayanan data informasi kepada provinsi. Sehingga bisa menjadi baseline atau referensi.
"Berbagai pihak boleh menggunakan peta mangrove nasional untuk dijadikan basline ataupun referensi sebelum memulai kegiatan, baik itu kehutanan, PUPR, pertanahan maupun kelautan," jelasnya.
Prinsipnya, peta mangrove nasional ini akan selalu diperbaharui setiap tahun untuk menyajikan data terbaru.
"Ini kami juga masih dalam proses penyusunan peta mangrove nasional tahun ini yang akan dilauching pada Desember mendatang. Nanti akan kita cetak lagi untuk dibagikan sebagai baseline," jelasnya.
Berdasarkan Peta Mangrove Nasional yang resmi dirilis oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021, diketahui bahwa total luas mangrove Indonesia seluas 3.364.076 Ha.
Dari 3.364.076 Ha mangrove Indonesia terdapat tiga klasifikasi kategori kondisi mangrove sesuai dengan persentase tutupan tajuk, yaitu mangrove lebat, mangrove sedang, dan mangrove jarang.
Merujuk pada SNI 7717-2020, kondisi mangrove lebat adalah mangrove dengan tutupan tajuk > 70%, mangrove sedang dengan tutupan tajuk 30-70%, mangrove jarang dengan tutupan tajuk <30%.
Dari total luasan mangrove Indonesia seluas 3.364.076 Ha, kondisi mangrove lebat seluas 3.121.239 Ha (93%), mangrove sedang seluas 188.363 Ha (5%), dan mangrove jarang seluas 54.474 Ha (2%).
"Adapun fokus pemerintah dalam melakukan rehabilitasi kawasan mangrove berada di mangrove dengan kondisi tutupan yang jarang. Pembagian peran dalam rehabilitasi kawasan mangrove jarang dilakukan sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsi Kementerian/Lembaga terkait," ungkapnya.
Sebaran mangrove Indonesia dengan kondisi tutupan yang lebat tertinggi berada di Provinsi Papua dengan total luasan sebesar 1.084.514 Ha dan sebaran mangrove lebat terendah berada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta seluas 8 Ha.
Sebaran mangrove dengan kondisi tutupan sedang tertinggi berada di Provinsi Kalimantan Utara seluas 41.615 Ha dan sebaran mangrove sedang terendah berada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta seluas 3 Ha.
Sedangkan, sebaran mangrove dengan kondisi tutupan jarang tertinggi berada di Provinsi Sumatera Utara seluas 8.877 Ha dan sebaran mangrove jarang terendah berada di Provinsi Bali seluas 75 Ha.
Adapun dari total luasan mangrove di Indonesia, diidentifikasi seluas 2.261.921 Ha (79%) berada di dalam kawasan hutan dan seluas 702.798 Ha (21%) berada di luar kawasan hutan. Berdasarkan data yang ada, kondisi mangrove lebat di luar kawasan hutan seluas 586.054 Ha, mangrove sedang di luar kawasan hutan seluas 86.834 Ha, dan mangrove jarang di luar kawasan hutan seluas 29.910 Ha.
Berdasarkan kondisi dan sebaran mangrove di luar kawasan hutan, diketahui mangrove dengan tutupan lebat tertinggi berada di Provinsi Kalimantan Timur, mangrove sedang tertinggi berada di Provinsi Kalimantan Utara, dan mangrove jarang tertinggi berada di Provinsi Sumatera Utara dan Jawa Tengah.
Untuk diketahui, pemerintah juga telah menargetkan luasan rehabilitasi mangrove seluas 483 ribu ha yang mulai dikerjakan tahun 2021 -2024 di sembilan provinsi prioritas, yaitu Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Papua, dan Papua Barat.rls/nor
No Comment to " Tiga OPD Riau Terima Peta Mangrove Nasional Terbaru "