Fenomena ‘Hijrah’ ASN Dimasa Transisi Kepemimpinan di Kepulauan Meranti
Oleh Dr. M. Tartib, SH, M.Si
Anggota Komisi I Bidang Hukum dan Pemerintahan
DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti
KORANRIAU.co, KEPULAUAN MERANTI, Menjelang akhir masa jabatan Kepala Daerah di Kabupaten Kepulauan Meranti, diwarnai dengan fenomena banyaknya ASN yang ‘hijrah’ pindah tugas keluar daerah. Baik itu ASN golongan bisa maupun Pejabat ASN sekelas Kepala OPD turut serta ‘berhijrah’ tersebut. Secara teoritis, jika kepentingan yang dibangun adalah ego pribadi dan kelompok dalam mempertahankan kekuasaan semata, maka apa yang menjadi harapan masyarakat akan kemajuan daerah hanyalah sebatas harapan semu belaka. Fenomena ASN ‘hijrah’ ke ibu kota provinsi maupun kabupaten/kota tetangga ini terus bergulir dan masih berlangsung hingga saat ini.
Fenomena ini muncul bisa jadi dikarenakan kegundahan dan ketidakpastian karir masa depan oknum ASN itu sendiri seperti capaian jenjang karir, baik sebagai Kasi, Kabid, Kabag, Sekretaris OPD hingga sebagai pucuk pimpinan Kepala OPD dan lain sebagainya. Mengingat Kepala OPD dipilih dan diangkat oleh Kepala Daerah meskipun harus melalui tahapan asesmen atau seleksi terbuka. Kondisi terburuknya ialah ketika ASN baik itu ASN golongan rendah ataupun ASN golongan tinggi setaraf Kepala OPD, ketahuan mendukung pasangan calon yang bukan pasangan calon Kepala Daerah terpilih. Maka tak jarang ASN tersebut akan dimutasikan ke daerah terpencil atau bahkan Nonjob. Oleh karena itu, sudah semestinya ASN untuk senantiasa menjunjung tinggi netralitas sebagai ASN agar tidak terlibat langsung dalam politik praktis maupun sebagai timses terselubung dalam kontestasi demokrasi pemilihan Kepala Daerah yang sebentar lagi akan dilangsungkan.
Selanjutnya, sangat disayangkan kebijakan populis dalam memberikan rekomendasi ASN untuk pindah keluar daerah. Pindahnya ASN yang dilahirkan dari rahim penerimaan CPNS Kabupaten Kepulauan Meranti, ASN yang mendapat bimtek, diklat, pelatihan dan lain sebagainya untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya yang dibiayai menggunakan anggaran daerah, dengan harapan akan membawa kemajuan bagi Kabupaten Kepulauan Meranti kedepan lebih baik, dirasa menjadi suatu yang sia-sia belaka. Pada dasarnya memang tidak ada aturan yang melarang secara tegas ASN tersebut untuk pindah. Namun secara moril, dimasa transisi kepemimpinan dan kondisi serba sulit karena dampak Covid-19 saat ini, tentu saja perbuatan tersebut menambah luka bagi masyarakat Kepulauan Meranti yang sebelumnya telah dilukai dengan stigma “Meranti sebagai tempat orang luar daerah mencari NIP dan sebagai batu loncatan saja”, bukan sebagai tempat pengabdian.
Dimasa transisi ini, diakhir periode kepemimpinan Kepala Daerah, banyak Pekerjaan Rumah yang harus diselesaikan. Oleh karena itu, Kabupaten Kepulauan Meranti sangat membutuhkan kinerja ASN yang memiliki semangat pengabdian, yang bekerja secara profesional dan tuntas, agar kabupaten kepulauan Meranti terus bisa bergerak maju dalam pembangunan berbagai sektor kehidupan, kegiatan pelayanan pemerintahan yang optimal dan prima bagi masyarakat kabupaten kepulauan Meranti.
Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai kabupaten termuda di Provinsi Riau masih membutuhkan pembangunan diberbagai sektor untuk terus maju, tentunya dengan dukungan berbagai unsur elemen pendukung, salah satunya didukung oleh peranan ASN yang handal dan profesional.
Harapanya agar ASN di Kabupaten Kepulauan Meranti tetap fokus dan konsen dalam bekerja secara maksimal, produktif, inovatif serta tetap netral dan tidak berpolitik praktis, agar Kabupaten Kepulauan Meranti kedepan lebih baik lagi.***
Selatpanjang, 20 November 2020
No Comment to " Fenomena ‘Hijrah’ ASN Dimasa Transisi Kepemimpinan di Kepulauan Meranti "