KORANRIAU.co,SELATPANJANG - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kepulauan Meranti mengundang ahli lingkungan Dr Elviriadi MSi untuk menjadi narasumber dalam seminar dan diskusi terbatas, Kamis (4/6/2020) di ruang rapat kantor mereka di komplek perkantoran, Jalan Terpadu, Selatpanjang.
Dalam seminar yang hanya diikuti oleh seluruh jajaran Bappeda Meranti itu dilaksanakan untuk mendapatkan pencerahan dan pembekalan dalam rangka mempersiapkan rencana pembangunan daerah yang memperhatikan lingkungan dan menyesuaikan dengan kondisi wilayah kabupaten termuda di Riau itu.
Seminar mengangkat tema revitalisasi pembangunan ekonomi interkonektif kawasan pesisir berkelanjutan (SDGs) selaras dengan jati diri melayu. Kepala Bappeda, Dr Ir Mamun Murod MM MH langsung bertindak sebagai moderator.
Dr Elviriadi MSi menjelaskan bahwa SDGs adalah kesepatan global yang tidak mengikat (non binding global agreement), tetapi penting bagi pembangunan. Menurutnya, dalam melaksanakan pembangunan harus bisa memelihara keterpaduan pilar-pilar lingkungan hidup, ekonomi dan sosial dari pembangunan berkelanjutan. Namun, harus berbasis hak azazi, apresiasi budaya lokal, lansia, orang muda dan kelompok termarjinalkan. Tentunya dengan tata kelola data akurat, dan mekanisme akuntabilitas yang progresif.
"Tujuh kiat pembangunan ekonomi pesisir diantaranya interkoneksi antar pulau, pariwisata tak melawan kodrat alam, pengelolaan sampah dan sanitasi, perbaikan ekosistem pesisir bakau (manggrove), pengurangan/penurunan muka tanah (gambut), infrastruktur lintas anggaran, tanggul pemecah ombak, dan pelabuhan/dermaga perikanan," rincinya.
Untuk melakukan pembangunan masyarakat melayu Meranti, ahli lingkungan yang merupakan anak watan Meranti itu mengatakan perlu memaknainya dengan baik. Dimana makna pembangunan dengan menjadikan pemimpin ditinggikan seranting, pembangunan membawa tuah dan marwah dengan tidak melawan alam, ungkap rahasia alam dan tuhan dalam mempersiapkan festival dan pariwisata. Sehingga menjadi sumber ekonomi.
"Sementara itu penataan tanah di Meranti juga sangat perlu dilakukan. Dimana untuk tanah kampung dapat dijadikan mestautin atau tempat tinggal, tanah dusun untuk dijadikan tanaman keras, tanah peladangan, hutan puake (istilah melayu yang berarti tempat angker) seperti tasik nambus, dan tasik putri puyu dijadikan strategi konservasi dan rimba lebat untuk disiapkan dalam rangka pertambahan penduduk dan dijadikan warisan anak cucu," jelas Elviriadi.
Lebih jauh Dosen UIN tersebut menyebutkan sejumlah masalah yang terjadi di Meranti, khususnya pada Pulau Padang dan Pulau Rangsang yakni hilangnya mata air (kolam ikan warga, sumur, kekeringan), deforestisasi (lenyapnya keragaman hayati), kehilangan lahan produktif pertanian, pupusnya kerajinan tradisional, perubahan iklim, emisi karbon, berkurangnya perkebunan dan mata pencaharian masyarakat (karet tidak produktif).
"Oleh karena itu sangat penting melakukan pembangunan di daerah melayu pesisir ini (Meranti) dengan mengingat petuah negeri. Sehingga kearifan lokal bisa kembali menjadi kekuatan dalam memajukan daerah," ucapnya.
Dr Elviriadi juga mengingatkan kepada seluruh jajaran Bappeda agar dapat terus meningkatkan inisiatif dalam bekerja. Karena dalam konteks perencanaan pembangunan inisiatif perlu dilakukan. "Jadi kami harapkan pegawai yang bekerja di Bappeda bisa meningkatkan inisiatif dalam bekerja," ajaknya.
Sebelumnya, Kepala Bappeda, Dr Ir Mamun Murod MM MH mengaku, bahwa mereka sangat dituntut untuk kreatif, produktif, inovatif dan yang paling penting visioner. Tentunya dengan pencerahan dari Dr Elviriadi dapat membantu mereka dalam menyiapkan perencanaan pembangunan daerah yang lebih baik lagi.
"Materi yang diberikan ini dapat menjadi bekal dan pedoman bagi seluruh pejabat dan staf Bappeda agar dapat berinovasi dalam menyusun perencanaan pembangunan Meranti," harapnya.Ahmad
No Comment to " Bappeda Meranti Rencanakan Pembangunan Yang Ramah Lingkungan "