Korupsi UED-SP Bukit Batu Rp1.053 Miliar, Terdakwa Bantah Kesaksian Auditor

KORANRIAU.co,PEKANBARU- Sidang dugaan korupsi dana Unit Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) senilai Rp1,053 miliar dengan terdakwa mantan Kepala Desa (Kades) Bukit Batu, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis, Jaafar (46) dan dua stafnya, kembali digelar secara online di Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Rabu (20/5/20).

Dua staf Jaafar yang turut menjadi terdakwa itu adalah, Subandi (28) selaku Tata Usaha UED-SP Tri Bukit Batu Laksemana. Kemudian, Andri EWahyudi (32) sebagai Ketua Unit Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Tri Bukit Batu Laksemana

Sidang yang dipimpin majelis hakim Sarudi SH dibantu dua hakim anggota Yudissilen SH MH dan Poster Sitorus SH MH itu, mendengarkan keterangan saksi ahli auditor dari Inspektorat Kabupaten Bengkalis, Mara Sakti.

Kepada hakim, saksi mengatakan jika pihaknya melakukan penghitungan kerugian negara melalui audit tertentu. Hasilnya, temukan kerugian negara sebesar Rp1,053 miliar.

"Hitungan kerugian itu berdasarkan audit dari para peminjam fiktif. Selain itu, ada angsuran dari anggota UED-SP yang tidak disetorkan oleh terdakwa,"kata saksi.

Atas keterangan saksi, ketiga terdakwa langsung membantahnya. Jaafar kepada hakim telah membayar angsuran p-ara nasabah.

"Tidak benar yang mulia. Saya ada membayar angsuran sebesar Rp192 juta,"terangnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh terdakwa Subandi dan Andri. Dihadapan majelis hakim dan jaksa penuntut umum (JPU) Doli Nofaisal SH MH, keduanya mengaku telah menyetorkan angsuran para nasabah.

Terkait bantahan para terdakwa itu, saksi auditor tetap pada keterangannya. Sidang kemudian ditunda hingga Rabu (3/6/20) mendatang, dengan agenda mendengarkan keterangan dari para terdakwa.

Jaksa dalam akwaannya menyebutkan, perbuatan yang dilakukan terdakwa secara bersama-sama itu terjadi pada tahun 2015 s/d tahun 2018 silam. Modus yang dilakukan terdakwa dengan pinjaman menggunakan nama pemanfaat fiktif dan tidak memenuhi persyaratan pengajuan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan Kabupaten Bengkalis.

Berawal tahun 2011-2015 Pemerintah Kabupaten Bengkalis menetapkan Desa Bukit Batu Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis sebagai salah satu lokasi kegiatan Bantuan Dana Usaha Desa (DUD) pada program pengembangan lembaga Ekonomi Perdesaan Kabupaten Bengkalis. Melalui program tersebut Desa Bukit Batu memperoleh alokasi DUD sebesar Rp1 miliar per tahun, sehingga total selama 5 tahun Rp5 miliar.

Dana tersebut diterima melalui rekening pada Bank Riau Kepri Capem Sei Pakning Nomor 124-20-00590. Kemudian para terdakwa secara bertahap dana itu dipindahkan ke rekening UED-SP Mitra Usaha pada Bank Riau Kepri Capem Sei Pakning Nomor 124-20-00629 untuk dikelola dalam bentuk pemberian pinjaman bergulir kepada masyarakat yang memenuhi syarat (pemanfaat) dalam rangka membantu perekonomian masyarakat.

Dalam periode 1 Januari 2012 sampai dengan 2 Oktober 2019 diketahui Overbooking Dana Usaha Desa (DUD) yang telah digulirkan ke UED-SP Tri Bukit Batu Laksemana Kecamatan Bukit Batu terhitung sejak tanggal 19 Januari 2015 sampai dengan tanggal 27 Desember 2017 sebanyak 23 kali perguliran. Bahkan sudah ditarik tunai pada tanggal perguliran untuk disampaikan kepada pemanfaat senilai Rp.9.275.000.000.

"Dari 23 (dua puluh tiga) kali perguliran senilai Rp9.275.000.000 tersebut, oleh terdakwa bersama-sama dengan sengaja memasukkan 43 nama pemanfaat fiktif. Karena tidak memenuhi persyaratan pengajuan seperti proposal tidak diajukan, agunan tidak ada, serta tidak dilaksanakan survei lapangan dan musyawarah desa,"jelas Doli.

Terkait nama-nama 43 pemanfaat atau peminjam fiktif itu, para terdakwa membagi-baginya setelah musyawarah terlebih dahulu. Terdakwa Jaafar menggunakan 9 nama peminjam fiktif, Andri menggunakan 20 nama fiktif dan Subandi menggunakan 14 nama fiktif.

Puluhan nama fiktif itu, mendapatkan pinjaman dengan jumlah bervariasi, dengan total Rp1.053.755.000. Oleh ketiga terdakwa, uang itu digunakan untuk kepentingan pribadi.

Perbuatan para terdakwa itu dijerat dengan Pasal 2 dan pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.nor