KORANRIAU.co,PEKANBARU- Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru secara tegas menolak untuk pengelolaan operasi Pasar Cik Puan yang hingga kini terbengkalai. Pasalnya Pemko Pekanbaru tak ingin biaya operasional pasar itu dibebankan dengan APBD.
Hal itu dikatakan langsung oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Pekanbaru, Ingot Ahmad Hutasuhut ketika dikonfirmasi, Selasa (4/2/2020).
Menurutnya, biaya operasional Pasar Cik Puan nantinya tidak sebanding dengan pendapatan yang dihasilkan dari biaya retribusi pasar.
"Saya kira ini akan mengeluarkan biaya yang cukup besar. Belum lagi biaya maintenance. Intinya kalau sepanjang tidak menggunakan APBD kita siap kelola, tapi kalau menggunakan APBD dalam pengelolaan nya kita tidak siap menerima itu," kata Ingot.
Dijelaskannya, Pemko Pekanbaru siapa dengan suka rela menyerahkan salah satu asetnya ke Pemprov Riau yaitu Pasar Cik Puan. Karena rencananya pasar ini akan direnovasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Saat ini, beberapa pasar yang dikelola Pekanbaru sudah memberatkan APBD. Karena, operasional dan pemeliharaan pasar masih disubsidi.
"Secara resmi, Pemprov Riau belum ada meminta aset Pasar Cik Puan tersebut kepada Pemko Pekanbaru. Tapi dengan tegas kita menolak jika ditunjuk untuk mengelola, karena tak akan kuat dengan APBD kita," tegasnya.
Ia juga mengatakan, untuk pembangunan dan pengelolaan Pasar Cik Puan sendiri, Pemko juga berkeinginan untuk bekerjasama dengan pihak ketiga. Hal itu mengingat APBD yang tak mencukupi untuk melanjutkan pembangunan itu, disamping itu ia menilai keuntungan lebih optimal.
"Kalau kita menggandeng pihak swasta saya rasa lebih optimal. Kita tidak perlu menggunakan APBD, dan nanti kita juga dapat royalti," tutupnya.
Sementara itu, Ebani salah satu pedagang di Pasar Cik Puan sangat berharap pasar tersebut dapat dibangun.
"Kita ingin pasar ini dapat dibangun lagi, kalau dibangun kan pasar kita bisa jadi bagus lagi," kata Ebani, Selasa (4/2/2020).
"Kita harapkan pemerintah yang membangun ini. Kalau kemarin Pemerintah Kota Pekanbaru tidak mampu, rencananya kan Pemerintah Provinsi yang mau membangun. Jadi kita sangat berharap pemerintah yang bangun," ungkapnya.
Senada dengan itu, Buk Nur salah satu pedagang di Pasar Cik Puan itu juga berharap agar pasar itu dibangun oleh pemerintah bukan pihak luar atau swasta.
Kalau orang luar yang kelola, pasti pedagang-pedagang yang ada disini diusir. Pedagang-pedagang disini akan dikeluarkan dari pasar ini.
"Kita juga pasti harus bayar banyak kepada mereka. Makanya kita tidak mau pihak luar yang kelola. Ini adalah pasar inpres, yang pada zaman Pak Presiden Soeharto pasar inpres tidak boleh dikelola oleh pihak swasta,"katanya.Rahmat
No Comment to " APBD Tak Cukup, Pemko Serahkan Pengelolaan Pasar Cik Puan Ke Pemprov "