KORANRIAU.co- MPR tengah membahas usul amandemen terbatas Undang-Undang Dasar 1945. Tiba-tiba, muncul usul presiden bisa menjabat tiga edisi dan ini jadi kontroversi.
Perihal usul perubahan masa jabatan presiden itu diungkapkan Wakil Ketua MPR Arsul Sani. Bukan hanya sekali menjabat, presiden diusulkan bisa lanjut tiga periode.
"Hanya kalau yang sekarang itu dua kalinya dua kali saklek gitu kan. Artinya kalau dulu 'dapat dipilih kembali' itu kan maknanya dua kali juga sebelum ini. Tapi kan terus-terusan, kalau ini kan hanya dapat dipilih satu kali masa jabatan lagi. Kemudian ada yang diusulkan menjadi tiga kali (masa jabatan)," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/11/2019).
Arsul menegaskan usulan-usulan itu baru sebatas wacana. Ada juga ide kalau presiden hanya bisa menjabat satu periode namun dengan durasi tahun yang berubah.
"Ya itu kan baru sebuah wacana ya. Ada juga kan wacana yang lain, mengatakan bahwa ke depan presiden itu cukup satu kali masa jabatan saja, tetapi tidak lima tahun, delapan tahun, ada kan yang mengatakan demikian," ujar Arsul.
Partai-partai di parlemen bersuara. Suara mereka beragam.
PDIP menegaskan, tak pernah ada pembahasan untuk mengubah masa jabatan presiden. Wacana itu disebut belum menjadi agenda MPR.
"Kami tidak pernah membahas mengenai masa jabatan presiden atau mengubah periode atau pasal UUD yang mengatur masa jabatan presiden. Oleh karena itu, wacana itu belum dapat dianggap sebagai wacana, apalagi agenda MPR," kata Wakil Ketua MPR F-PDIP Ahmad Basarah di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (21/11).
Senada dengan Basarah, Ketua MPR Bambang Soestayo (Bamsoet) yang merupakan politikus Partai Golkar menegaskan belum ada pembahasan soal jabatan presiden yang bisa dipilih hingga tiga periode. Wacana itu menurut Bamsoet juga belum pernah dibahas di tingkat pimpinan maupun partai.
"Sampai detik ini kita belum pernah membahasnya. Jadi terkait dengan wacana jabatan presiden tiga kali, sampai detik ini kita belum pernah membahasnya, baik ditingkat pimpinan maupun di partai, Partai Golkar maksudnya. Itu tidak ada," kata Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (22/11).
Partai Gerindra menilai perubahan masa jabatan presiden hanya sekadar wacana. Mereka menegaskan tak akan ikut membahas isu itu.
"Ya kalau kita lihat kan masa jabatan presiden dua kali itu cukup. Saya pikir itu hanya wacana saja. Ya wacana boleh, tapi kalau kemudian nanti akan dibahas, saya pikir itu akan sangat panjang dan berliku. Dan kalau Gerindra tentunya tidak akan berperan serta aktif membahas itu," kata Waketum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (22/11).detikcom/nor
No Comment to " Wacana Presiden 3 Edisi Jadi Kontroversi "