KORANRIAU.co- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkap alasan kenapa iuran BPJS Kesehatan dinaikan hingga 100%. Iuran peserta kelas I menjadi Rp160.000 dari Rp80.000 per bulan. Kemudian kelas II menjadi Rp110.000 dari sebelumnya Rp59.000 per bulan.
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi di Kementerian Keuangan RI Nufransa Wira Sakti menjelaskan, alasan pertama hanya berlaku untuk kelas 1 dan kelas 2. Untuk kelas 3, tidak sebesar itu.
"Untuk Kelas 3, usulan kenaikannya adalah dari Rp25,5 ribu menjadi Rp42 ribu, atau naik 65%," ujarnya, dikutip dari Facebooknya, Minggu (8/9/2019).
Infografis BPJS Kesehatan
Kedua, perlu diketahui bahwa peserta mandiri adalah penyebab defisit JKN terbesar. Sepanjang 2018, total iuran dari peserta mandiri adalah Rp8,9 triliun, namun total klaimnya mencapai Rp27,9 triliun. Dengan kata lain, claim ratio dari peserta mandiri ini mencapai 313%.
"Dengan demikian, seharusnya kenaikan iuran peserta mandiri lebih dari 300%," tuturnya.
Kalau begitu, mengapa usulan kenaikan iurannya hanya 100% untuk Kelas 1 dan Kelas 2 serta 65% untuk Kelas 3?
Nufransa menjelaskan, dalam menaikkan iuran ini, pemerintah mempertimbangkan 3 hal utama, kemampuan peserta dalam membayar iuran (ability to pay), upaya memperbaiki keseluruhan sistem JKN sehingga terjadi efisiensi, serta gotong royong dengan peserta pada segmen lain.
"Intinya adalah Pemerintah sangat memperhitungkan agar kenaikan iuran tidak sampai memberatkan masyarakat dengan berlebihan. Sangat berjauhan dengan tuduhan Edi Mulyadi yang mengatakan bahwa pejabat publik sangat zalim kepada rakyatnya sendiri. Tuduhan keji tanpa dasar," tuturnya.okezone.com/nor
No Comment to " Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Harusnya 300%, Benarkah? "