KORANRIAU.co-Puluhan mahasiswa asal Papua menggelar aksi di depan Mabes TNI AD, Jakarta, Rabu (28/8). Pedemo menuntut pemerintah Indonesia memberikan izin bagi Papua melakukan referendum.
Koordinator aksi, Ambrosius menuturkan referendum merupakan jalan keluar agar diskriminasi dan rasisme terhadap masyarakat Papua tidak terulang kembali."Mahasiswa dan masyarakat Papua sudah sepakat meminta untuk referendum," ujar Ambrosius di sela aksi.
Ambrosius menuturkan pihaknya tidak menginginkan otonomi khusus bagi Papua. Ia mengatakan kewenangan khusus itu tidak menyelesaikan masalah yang selama ini dialami oleh masyarakat Papua.
Ambrosius menyampaikan pihaknya meminta Gubernur Papua dan Gubernur Papua Barat untuk memfasilitasi mahasiswa yang ada di luar daerah untuk kembali ke Papua. Berdasarkan pendataan khusus di Jawa dan Bali, ia menyebut ada enam juta mahasiswa Papua.
"Semua ingin pulang. Jadi kami rasa ketika kami tinggal sendiri di daerah kami, sekolah di sana saya pikir aman. Tidak ada ujaran rasis," ujarnya.
Di sisi lain, ia menegaskan tindakan rasialisme di Surabaya dilakukan oleh oknum TNI. Hal itu, kata dia, terlihat dari video yang tersebar di media sosial. "Jadi kami minta aparat TNI/Polri dari Papua, ditindak" ujar Ambrosius.
Terkait dengan pemblokiran internet di Papua oleh pemerintah, ia merasa hal itu sebagai bukti pemerintah tidak mampu menyelesaikan masalah di Papua. Kegagalan itu, lanjutnya telah terjadi sejak 1961 hingga saat ini.
"Saya pikir ini salah satu negara melanggar hak asasi manusia untuk menyampaikan pendapat dan mendapat informasi selayaknya. Jadi negara tidak dapat menyelesaikan masalah Papua lalu sengaja menutup akses internet," ujarnya.
Lebih dari itu, Ambrosius menginformasikan bahwa tengah terjadi kerusuhan antara aparat dengan masyarakat di Kabupaten Deiyai. Selain itu, ia menyebut aparat juga sedang melakukan penyisiran di Puncak Jaya, Papua.
"Jadi kemarin Pak Jokowi (Presiden Joko Widodo) katakan maaf-maaf tetapi mamatikan internet untuk mengirim dan menambah aparat di Papua," ujar Ambrosius.
Massa aksi menuntut sebelas hal. Pertama, mengutuk pelaku pengepungan asrama Papua di Surabaya. Kedua, menghentikan rasialisme terhadap masyarakat Papua. Ketiga, hentikan aparat TNI/Polri yang melakukan provokasi.
Keempat, buka askes jurnalis nasional dan internasional di Papua. Kelima, demiliterisasi zona Nduga. Keenam, Pemprov Papua dan Papua Barat melepaskan pakaian dinas. Ketujuh, usir Papua sama halnya dengan mengusir penjajah. Kedelapan, menolak perpanjangan Otsus.
Kesembilan, membuka akses internet yang saat ini diblokir pemerintah. Kesepuluh, berikan hak untuk menentukan nasib sendiri untuk mengakhiri rasisme dan penjajahan West Papua. Terakhir, mahasiswa Papua dan Papua Barat siap eksodus.
Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com, mahasiswa Papua masih melangsungkan aksinya di depan Mabes TNI AD. Mereka juga berkali-kali berteriak Papua Merdeka menyanyikan lagu Bintang Kejora.
Selain itu, sejumlah mahasiswa juga terlihat mengibarkan bendera Bintang Kejora. Beberapa spanduk berisikan tuntutan juga dibentangkan dalam aksi kali ini. Rencananya, aksi juga akan dilangsungkan di depan Istana Negara.cnnindonesia/nor
No Comment to " Demo di Depan Mabes AD, Mahasiswa Papua Tuntut Referendum "