 |
| Sekretaris Daerah Provinsi Riau Ahmad Hijazi |
KORANRIAU.co, Pekanbaru - Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Ahmad Hijazi, mengakui ada kenaikan pendapatan di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2019 sebesar Rp1 triliun.
Penambahan pendapatan Rp1 triliun itu karena pemerintah pusat mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) lebih kurang Rp500 miliar. “Tapi DAK ini mandatori. Artinya, kita tak bisa mengubah kegiatan karena bentuknya kegiatan, dan bukan uang segar,” kata dia, Rabu (7/11/2018).
Kemudian ada tambahan di Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp800 miliar. Termasuk juga ada tambahan perhitungan bagi hasil minyak dan gas (Migas) yang mengalami kenaikan karena harga minyak dunia naik.
“Bagi hasil itu ada kenaikan Rp600 miliar. Makanya kita harap ini kalaupun menjadi pendapatan, sebagiannya diutamakan untuk pembayaran tunda bayar 2018 yang mungkin masih tersisa di 2019,” tukasnya.
Kunjungan ke Kemenkeu
Sementara itu, Tim Badan Anggaran DPRD Riau dibawah pimpinan Wakil Ketua DPRD Noviwaldy Jusman, menindaklanjuti rapat Banggar pada Senin (5/11/2018), rombongan wakil rakyat tersebut mendatangi Kementerian Keuangan untuk membahas dan melakukan lobi-lobi, membuahkan hasil. Perubahan besaran dana bagi hasil (DBH) yang akan diterima Riau mengalami kenaikan, yang tentunya berdampak pada keuangan Riau.
“Alhamdulilah saya bangga dengan tim Banggar ini dalam melakukan komunikasi yang baik dan kami dilayani dengan sangat baik oleh jajaran Ditjen Perimbangan Kemenkeu. Pertemuan yang berlangsung hampir tiga jam berjalan sangat kondusif. Kasubdit Ardimansyah beserta jajaran sangat sabar mendengar curhatan masalah keuangan Riau,” sebut politikus Demokrat ini.
DPRD mendatangi Kemenkeu sebagai tindak lanjut menjemput peluang tambahan pendapatan bersumber dari DBH, DAU, DAK dan Dana Insentif Daerah. “Pertemuan yang berlangsung hampir tiga jam tercapai kesepakatan - kesepakatan yang menggembirakan," katanya lagi.
Kesepakatan berawal dari kemampuan keuangan yang disampaikan semula kepada Banggar untuk pendapatan bersumber dari DBH Pajak yang berasal dari PPn, PPh Cukai Tembakau dan lain-lain sebesar Rp942.991.036 didalam alokasi pada situs Kemenkeu terdapat DBH dari Pajak yg bersumber dari PPn, PPh Cukai tembakau dan lain-lain, dalam pembahasan ini dapat kita sepakati naik menjadi Rp944.244.217.000.
Kemudian untuk DBH dari hasil alam Riau semula hanya Rp753.446.237.000, Banggar minta agar dapat disesuaikan deng dengan asumsi USD 70/barrel dan kurs USD1 nya sebesar Rp 15.000 sehingga dalam pembahasan tersebut disepakati menjadi Rp 1.354.002.572.000 bertambah sebesar Rp 600.556.335.000. pada Dana Alokasi Khusus juga berubah naik dari Rp1.533.482.890.000 menjadi Rp 1.863.041.338.000 bertambahRp 329.558.448.000. Total kenaikan dari Pendapatan yang telah ditetapkan naik Rp 1 triliun lebih menjadi Rp5.719.715.049.000.
Hal ini dimungkinkan dengan Argumentasi harga minyak dunia dan kurs Dollar yang naik walaupun belum ada Perpresnya. “Alhamdulillah disepakati. Itu capaian yang didapat dalam Tim Banggar kali ini,” ujar Dedet sapaan akrabnya.
Tak lepas dari itu, untuk hak atas Riau yang diributkan dengan data simpang siur itu juga membuahkan hasil yang menggembirakan. Semula Triwulan ke III sudah ditransfer Rp387.296.596.328, mudah-mudahan pekan ini Kemenkeu akan tambah Rp 41 miliyar lagi.
“Alhamdulillah, syukur kita, Kementerian berkenan mengabulkan permintaan kami. Bahkan oleh karena kami bersyukur dengan berbaik hati akan ditambah lagi bulan ini sebanyak Rp158 miliyar lagi oleh kemenkeu,” ujar anggota Banggar Moh Arpah dan Aherson bersemangat.
Anggota Badan Anggaran DPRD Riau yang lain seperti Suhardiman Amby menambahkan, "Banggar datang untuk minta Rp 357 miliar lebih itu direalisasikan ke Riau, tapi malah Riau dapat Rp586 miliar", tambahnya.(KR4/KR19)
No Comment to " Ada Rincian Tambahan RAPBD Riau Dari Pusat, Ini Penjelasan Sekdaprov "