• Buruknya Pelayanan Publik PR ASN Agar Pemerintah Semakin Baik

    E d i t o r: redkoranriaudotco
    Published: Kamis, 18 Oktober 2018
    A- A+
    Para Nara Sumber Pekanbaru Dialog (Foto : Rasid)
    KORANRIAU.co, Pekanbaru - Green Radio Pekanbaru menggelar Pekanbaru Dialog (PADI) pada kamis (18/10/2018) di Botanic Cafe dan Resto, Jalan Arifin Ahmad Pekanbaru, Riau.

    Diskusi kali mengangkat tema "Menyorot Integritas ASN Pekanbaru". Adapun yang menjadi Nara Sumber pada diskusi kali ini Asisten II Setdako Pekanbaru Elsabrina, Ketua Ombudsman RI Perwakilan Riau Ahmad Fitri, dan dari FITRA Riau Taufik. 

    Elsabrina dalam diskusi tersebut menyebut, pemerintah terus berbenah bagaimana meningkatkan kondisi yang cenderung negatif. Visi menjadi Kota Pekanbaru yang madani mesti menunjang perbaikan birokrasi terutama dalam hal pelayanan. Satu sama lain mesti berintegrasi antara profesionalitas dan mentalitas ASN itu sendiri.

    Kalau dari segi kegiatan, Elsabrina mengatakan kegiatan mesti tercantum dalam rencana strategis. "Dokumen bisa diakses publik. Rencana tahunan juga bisa diakses. Tidak ada kegiatan proyek yang muncul tiba-tiba," katanya.

    "Kita juga mencari terobosan lain mengenai integritas. Integritas itu kan bicara tentang kejujuran, menjaga institusi agar tidak tercemar. Datang terlambat itu malu tentu di internal itu menjadi penilaian kita. Dalam hal evaluasi eksternal ada BPK, BPKP yang bisa menilai kinerja ASN," jelasnya

    Ketua Ombudsman RI Riau Ahmad Fitri menyoroti bagaimana kualitas pelayanan publik  erat hubungannya dengan partisipasi publik. Sejauh mana masyarakat melaporkan penyalahgunaan administrasi dalam hal pelayanan publik. 

    "Dua sisi yang kita lihat adalah pelayananan publik dan partisipasi publik sebagai peta jalan memperbaiki integritas ASN sebagai penyelenggara pemerintahan," tegasnya.

    "Salah satu kunci pelayanan publik yang baik adalah bagaimana semakin hari perbaikan kualitas pelayanan publik oleh ASN semakin baik," sambung Ahmad Fitri.

    Sementara itu, Taufik dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau menjelaskan, ada tiga penilaian penyelenggaraan pemerintahan yang disorot selama ini. Pertama, perencanaan anggaran pemerintah, kedua terkait pengadaan barang dan jasa, dan ketiga terkait perjalanan dinas.

    "Untuk pengadaan barang setiap pemerintah kita punya yang namanya LPSE. Dari sana kita bisa melihat transparansi dokumen kontrak proyek-proyek yang dikerjakan,"ungkapnya.

    Menurut Taufik, pascaperingatan Hari AntiKorupsi 2016 lalu di Riau sebenarnya komitmen sudah terbangun terkait persoalan korupsi. Tinggal kita mempertanyakan komitmen itu sudah sejauh mana direalisasikan.

    Taufik menyebut, proses penganggaran rawan korupsi seperti proses penyususunan KUA PPAS. Karena itu FITRA mendorong  KPK agar menerbitkan RAB.

    Untuk perjalanan dinas, kata Taufrik, juga terjadi manipulasi biaya tiket. Namun menurutnya pemerintah melalui Mendagri sudah menerbitkan aturan PPD dalam upaya mengawasi kinerja ASN itu sendiri.

    "Saya kira ke depan para ASN tinggal memaksimalkan kinerja saja sesuai dengan aturan regulasi yang ada sehingga ada transparansi yang jelas dan terukur," ujarnya.

    Diskusi pekanbaru dialog yang digelar setiap hari Kamis siang ini berakhir pada pukul 16.00 Wib. (Rasid) 












  • No Comment to " Buruknya Pelayanan Publik PR ASN Agar Pemerintah Semakin Baik "

INFO PEMASANGAN IKLAN HUB 0813 7118 3788 / 0811 7673 35, Email:koranriau.iklan@gmail.com 8bPIF.jpg