KORANRIAU.co,PEKANBARU – Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Pelalawan
(AMMP) kembali menggelar aksi damai di Kantor DPRD Provinsi Riau, Pekanbaru,
Senin (7/9/25). Aksi yang sudah memasuki jilid ketiga ini digelar untuk
menuntut keadilan bagi masyarakat yang menjadi korban konflik di sekitar
kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), Kabupaten Pelalawan dan Indragiri
Hulu, Riau.
AMMP menilai hingga saat ini janji pemerintah
melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) belum membuahkan
hasil. Ribuan warga yang dijanjikan solusi atas kehidupan mereka justru belum
mendapat kepastian. Ironisnya, korporasi besar milik cukong maupun toke yang
diduga menjadi dalang utama kerusakan parah kawasan TNTN, hingga kini tak ada
satupun yang ditindak tegas.
"Kami sudah melampirkan fakta lapangan. Semua
tidak sesuai dengan pernyataan Satgas PKH sebelumnya yang katanya akan adil,
arif, dan bijaksana terhadap masyarakat. Termasuk komitmen mengejar korporasi
perusak hutan, namun nyatanya tidak terbukti," tegas Koordinator Umum
aksi, Wandri Putra Simbolon, saat menyampaikan orasi didampingi koordinator
lainnya.
Dalam aksi ini, AMMP menolak relokasi masyarakat
dari kawasan TNTN dan meminta pemerintah membuka ruang keadilan melalui Rapat
Dengar Pendapat (RDP) dengan DPR RI di Jakarta. Mereka juga mendesak pemerintah
pusat mengkaji ulang Perpres No. 5 Tahun 2025, khususnya terkait kebijakan di
TNTN.
"Kami menolak direlokasi sebelum ada keadilan
yang bijaksana. Pemerintah pusat harus mengkaji kembali Perpres No. 5 Tahun
2025. Kami sudah mendapat jadwal RDP di DPR RI, dan berharap Pemprov Riau turut
mendampingi aspirasi masyarakat korban TNTN ini," ujar Wandri.
Selain itu, AMMP juga mengungkapkan adanya dugaan
keterlibatan sejumlah oknum Pemerintah Desa (Pemdes), korporasi, hingga aparat
Satgas PKH yang dinilai melakukan tindakan intimidasi bahkan kekerasan terhadap
masyarakat.
"Usut tuntas oknum Kades dan korporasi milik
cukong serta toke yang menjadi dalang kerusakan TNTN. Jangan justru
mengintimidasi masyarakat kecil yang jelas membayar pajak dan memberikan
kontribusi PAD bagi daerah," tambahnya.
Di akhir orasi, AMMP kembali menegaskan bahwa
puluhan ribu warga korban TNTN hanya menuntut keadilan agar bisa hidup tenang
dan mengelola lahan yang dijanjikan.
"Kami hanya ingin keadilan di negeri sendiri.
Jangan biarkan rakyat menjadi korban akibat keserakahan oknum yang berkuasa.
Harapan kami, pemerintah benar-benar memberi solusi arif dan bijaksana demi
kelangsungan hidup masyarakat korban TNTN," pungkas Wandri. Rtc/nor
No Comment to " Ribuan Massa Demo DPRD Riau, Tuntut Keadilan Warga TNTN "