KORANRIAU.co- Presiden
Amerika Serikat Donald Trump mengaku sangat kecewa dengan kritik Elon Musk
soal rancangan undang-undang pajak dan anggaran yang dianggap sebagai sebuah
pemborosan.
Dalam pernyataan terbarunya itu, Trump
bahkan mengatakan tidak tahu apakah persahabatannya dengan mantan penasihat
pemerintahnya itu bakal bertahan.
"Lihat, Elon dan saya memiliki hubungan yang
hebat. Saya tidak tahu apakah kami akan tetap seperti itu lagi. Saya
terkejut," kata Trump kepada wartawan di Oval Office, seperti dikutip AFP
pada Kamis (6/6).
"Saya sangat kecewa, karena Elon mengetahui
seluk-beluk RUU ini lebih baik daripada hampir semua orang yang hadir di sini.
Tiba-tiba dia punya masalah," lanjut Trump.
Presiden berusia 78 tahun itu mengatakan bisa
memahami mengapa Musk kesal dengan beberapa langkah yang diambilnya, termasuk
menarik nominasi untuk memimpin badan antariksa NASA.
Pernyataan Trump itu kemudian dibalas beberapa
menit kemudian oleh Elon Musk di X. Musk mengatakan klaim Trump bahwa dia
memiliki pandangan awal terhadap RUU tersebut adalah "salah".
Saling sindir antara Elon Musk dengan Donald Trump
terjadi kurang dari sepekan sejak Trump mengadakan acara perpisahan
besar-besaran untuk Musk, kala ia memutuskan untuk keluar dari pemerintahan AS
terutama perannya memimpin Departemen Efisiensi Pemerintah atau DOGE.
Musk mengecam RUU pajak dan anggaran yang
diusulkan Trump sebagai sebuah "kekejian yang menjijikan".
"RUU belanja Kongres yang besar, keterlaluan,
dan penuh tipu daya ini adalah kekejian yang menjijikkan. Malu pada mereka yang
memilihnya: Anda tahu Anda melakukan kesalahan," kata Musk di media sosial
X, Selasa (3/6).
Musk mengatakan bahwa RUU tersebut, yang sedang
dipertimbangkan oleh Kongres, akan membebani "warga negara dengan utang
yang sangat tidak berkelanjutan."
RUU tersebut dinilai justru akan menambah beban
US$3 juta ke defisit AS selama 10 tahun, meskipun ada pemotongan besar-besaran
pada program bantuan kesehatan dan pangan.
cnnindonesia
No Comment to " Trump Blak-blakan Kecewa Elon Musk 'Balik Badan' Kritik Pemerintah AS "