• Tiada Zona Aman, Klaster Sekolah Jadi Ancaman

    E d i t o r: redkoranriaudotco
    Published: Senin, 24 Agustus 2020
    A- A+


    KORANRIAU.co-Usia kemerdekaan RI ke-75 tahun ini diwarnai oleh pandemi Covid-19 yang juga belum mereda. Namun, setelah melalui masa pembatasan sosial ketat selama beberapa bulan sejak Maret lalu, berbagai sektor yang sempat lumpuh mulai bergeliat, termasuk pendidikan. Sehari setelah perayaan kemerdekaan atau pada 18 Agustus, beberapa daerah secara serentak menggelar uji coba pembelajaran tatap muka seakan ingin mencoba merdeka dari belenggu pandemi.


    Apakah kita sudah aman dari risiko penularan Covid-19? Sepertinya hanya orang gila yang akan menjawab sudah. Namun, pemerintah lewat SKB 4 menteri terbarunya tetap ‘nekat’ (meminjam bahasa KPAI) mengizinkan pembukaan sekolah, kali ini tidak hanya di zona hijau, tapi juga zona kuning Covid-19. Dengan embel-embel slogan “tetap menerapkan standar protokol kesehatan yang ketat”, beberapa daerah mulai mengambil langkah berani kalau tidak boleh dibilang berisiko dengan menguji coba sekolah tatap muka.


    Meski uji coba di beberapa sekolah di daerah zona hijau sebelumnya seperti di Pariaman, Padang Panjang, Sambas, Pontianak, hingga Jayapura telah terbukti tetap tidak aman dari Covid-19, pemerintah baik pusat atau daerah bergeming. Saat ini, daerah bahkan seakan berlomba untuk menunjukkan bahwa wilayah mereka aman dari Covid-19 lewat serangkaian uji coba sekolah tatap muka.


    Jawa Timur (Jatim) bisa dibilang yang paling ‘nekat’. Pada Selasa (18/8), Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa bahkan ikut menghadiri pembukaan salah satu sekolah di Probolinggo, yang notabene masih berkategori zona oranye. Dalih pemda setempat adalah beberapa sekolah di Jatim sudah mampu memenuhi syarat wajib pembukaan sekolah termasuk mengantongi izin dari orang tua murid.


    Lahirnya kebijakan dibolehkannya pembukaan sekolah di zona tertentu saat pandemi dan belum ditemukannya vaksin Covid-19 bisa dipahami akibat dari banyaknya masalah yang muncul dari kegiatan pembelajaran jarak jauh (PJJ) alias sekolah daring. Setelah sekolah daring berlangsung beberapa bulan, masalah seperti akses internet; keterbatasan kuota internet; kegagapan guru dan orang tua (mendampingi siswa) dalam pengajaran daring; bercampur dengan kurikulum konvensional yang muatannya tidak realistis diterapkan pada sistem PJJ.


    Survei SMRC yang digelar pada April hingga Agustus 2020 pada sekitar 2.000 responden menghasilkan kesimpulan bahwa, 92 persen masyarakat kesulitan dengan sistem sekolah daring. Kesulitan paling besar adalah dalam hal biaya yang harus dikeluarkan, khususnya untuk kuota internet penunjang PJJ.


    Saat kondisi ekonomi masyarakat semakin berat akibat pandemi, masyarakat terpaksa harus mengeluarkan biaya ekstra untuk sekolah anak-anak di rumah mulai dari akses internet hingga ketersediaan gawai. Sementara, kondisi masyarakat di daerah pedesaan tambah parah dengan kondisi buruknya jaringan internet atau yang biasa dikenal dengan bahasa ‘internet lemot'.


    Paparan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) di hadapan DPR pada Juli lalu, terungkap, bahwa terdapat 12.548 desa/kelurahan yang belum terjangkau internet 4G. Sebanyak 9.113 desa/kelurahan ada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).


    Dari semua wilayah Indonesia, hanya 49,33 persen yang telah mendapatkan jaringan 4G, 44,35 persen mendapat jaringan 3G, dan 68,54 persen yang telah mendapat jaringan 2G. Artinya, ada 31,46 persen dari total luas wilayah Indonesia yang belum mendapatkan akses internet sama sekali.


    Pada Senin (17/8), atau sehari sebelum sekolah-sekolah di daerah serentak membuka sekolah, beberapa organisasi guru, LSM dan lembaga bantuan hukum membentuk koalisi dan mengeluarkan pernyataan sikap yang intinya tetap menolak kebijakan dibukanya kembali sekolah pada masa pandemi Covid-19. Mereka yakin, kebijakan Mendikbud Nadiem Makarim yang mengizinkan dibukanya kembali sekolah untuk pembelajaran tatap muka akan memicu penularan virus corona di sekolah.


    Koalisi merujuk pada analisis WHO di mana anak-anak berisiko tertular dan menularkan Covid-19. Berdasarkan 6 juta kasus infeksi secara global, ditemukan proporsi orang berusia 15-24 tahun yang tertular Covid-19 meningkat menjadi 15 persen oada Juli dari sebelumnya 4,5 persen pada Februari. Sedangkan, anak-anak berusia 5-14 tahun yang terinfeksi  naik menjadi sekitar 4,6 persen dari sebelumnya 0,8 persen.


    Indonesia termasuk negara dengan jumlah kasus Covid-19 pada anak-anak dengan tingkat kematian yang lebih tinggi dari kebanyakan negara lain. Total anak-anak usia 0-18 tahun yang terinfeksi sebesar 9,2 persen. Dan data WHO menunjukkan, dari 9.300 anak-anak usia 0-18 tahun di Indonesia yang positif Covid-19, sebanyak 105 di antaranya meninggal dunia.


    Berdasarkan data-data di atas, koalisi guru, LSM dan lembaga bantuan hukum menegaskan, kendala PJJ tidak bisa ditukar dengan mempertaruhkan kesehatan dan nyawa siswa beserta guru dan tenaga pendidik lainnya. Koalisi menilai, pemerintah tidak bijak dan tak etis dengan mempertaruhkan kesehatan dan nyawa siswa dan guru untuk mengatasi masalah sekolah daring.


    Kini, SKB 4 menteri sudah diteken, banyak pemda juga seperti sudah tak sabar segera membuka sekolah, meski kesehatan dan nyawa siswa-siswi generasi penerus bangsa jadi taruhan. Kemunculan klaster-klaster sekolah sepertinya tinggal menunggu waktu.republika/nor

    Subjects:

    Kolom
  • 1 komentar to '' Tiada Zona Aman, Klaster Sekolah Jadi Ancaman"

    ADD COMMENT
    1. Gajitoto Situs Togel Terpercaya Di Indonesia. Tersedia Pasaran Togel Online Terbaik & Ternama. Selain itu, Gaji toto juga Menyediakan Promo FULL DISCOUNT Togel Terbesar Dan Masih banyak Promo Menarik Lainnya yang menanti anda. Yang Jauh Mendekat, Yang Dekat Merapat Dan Segera Join / Bergabung Serta Klaim Bonus nya Sekarang Juga, Cukup Dengan KLICK DISNI YA Guys 🙂 Salam JP dari kami Gajitoto. 🙏🙂

      BalasHapus

INFO PEMASANGAN IKLAN HUB 0812 6670 0070 / 0811 7673 35, Email:koranriau.iklan@gmail.com yLx3F0.jpg