KORANRIAU.co- Betul-betul bagaikan mantra politik, kalimat yang saya pinjam untuk judul tulisan ini diucapkan Prabowo berkali-kali untuk menjawab pertanyaan pers terkait pertemuannya dengan Presiden Jokowi dan sejumlah pimpinan partai, akhir pekan lalu.
Tampaknya Presiden Jokowi dan sejumlah pimpinan partai pendukungnya sepakat dengan Prabowo. Pada titik ini, peta politik nasional dalam lima tahun ke depan yang tanpa oposisi yang kuat betul-betul akan terwujud, jika memang Gerindra ikut membantu Jokowi dari dalam alias masuk kabinet.
Dengan demikian, kalau misalnya ada elite politik pendukung Jokowi melarang Gerindra masuk kabinet, sama dengan pendukung Prabowo yang mendambakan Gerindra menjadi oposisi. Pada titik ini, keduanya sama-sama membuka peluang terjadinya perpecahan dan kemelut berlarut-larut yang bukan mustahil merusak stabilitas politik dan keamanan selama lima tahun ke depan.
Seharusnya, semua elite politik pendukung Jokowi juga mendengungkan kalimat tersebut sebagai mantra politik, yang artinya rela menerima Gerindra bergabung dalam pemerintahan, meskipun risikonya jatah kursi kabinet yang seharusnya didudukinya akan diduduki kader Gerindra. Tak apa-apalah hal itu terjadi, karena demi kepentingan yang lebih besar, bukan?
Namun, apakah bisa elite politik pendukung Jokowi rela tidak mendapatkan kursi kabinet demi kepentingan yang lebih besar? Jawaban atas pertanyaan ini akan diuji dalam waktu dekat ketika Jokowi mengumumkan susunan anggota kabinetnya. Pada titik ini, andai ada yang tidak rela tidak mendapatkan kursi kabinet, lalu mau apa? Mau bergabung dengan oposisi?
Pertanyaan terakhir tersebut tentu sekarang sedang menjadi pertimbangan Jokowi dalam menyusun anggota kabinet barunya. Dalam hal ini, Jokowi tentu tidak ingin ada pendukungnya yang kecewa kemudian berubah arah menjadi oposisi yang bisa merusak stabilitas politik.
Tentu, sebagai Presiden, Jokowi punya banyak cara untuk memuaskan jajaran pendukungnya agar tetap loyal. Misalnya, dengan memberinya jabatan strategis. Bukan tidak mungkin Jokowi akan mengangkat sejumlah wakil menteri untuk memperkuat kabinetnya. Atau, Jokowi memperbanyak staf khusus yang akan membantunya.
Bagi Jokowi, memperbanyak wakil menteri atau staf khusus tentu sangat mudah dan bisa diterima semua pihak jika dasarnya adalah ingin mengembangkan spirit gotong royong sebagai ciri khas budaya politik nasional kita. Dalam hal ini, gotong royong dalam politik identik dengan menolak oposisi. Dan, secara konseptual, politik nasional memang tidak mengenal oposisi, sehingga jika ada yang berminat jadi oposisi akan menamakan dirinya sebagai kekuatan penyeimbang, seperti yang diperankan Partai Demokrat dalam lima tahun ini.
Kini, tampaknya Partai Demokrat tidak akan melanjutkan nasibnya sebagai kekuatan penyeimbang alias memilih bergabung ke dalam pemerintahan. Sebab, jika hanya menjadi kekuatan penyeimbang, kadernya tidak akan ada yang belajar ikut mengelola pemerintahan. Padahal, bagi kader terutama yang muda seperti AHY perlu memiliki pengalaman nyata ikut mengurus negara yang akan bisa dijadikan modal mengembangkan karier politiknya di masa mendatang.
Lebih jelasnya, jika tokoh muda seperti AHY bisa ikut masuk kabinet atau menjadi staf khusus di Istana tentu rakyat bisa melihatnya berada di lingkaran kekuasaan pusat sehingga nanti kalau maju sebagai kandidat di pilpres mendatang misalnya maka rakyat akan memakluminya. Oh, anak muda ini sudah punya pengalaman membantu Presiden, mungkin layak dipilih.
Sekarang, bangsa Indonesia perlu ikut mendengungkan kalimat yang sering diucapkan Prabowo tersebut sebagai mantra politik untuk mencegah perpecahan dan kemelut yang destruktif, terutama menjelang Pelantikan Presiden 20 Oktober mendatang. Lebih khusus bagi pendukung Prabowo yang sampai sekarang masih sulit "move on", layak ikut mendengungkannya.
Jika sebelum acara Pelantikan Presiden nanti segenap bangsa Indonesia sudah sepakat mendengungkan mantra politik tersebut, tentu tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan, kecuali jalannya pemerintahan lima tahun mendatang. Artinya, jika segenap bangsa sudah sepakat akur bersikap demi kepentingan yang lebih besar, yakni kepentingan bangsa dan negara, selanjutnya tentu yang harus diperhatikan dan dikontrol terus-menerus adalah jalannya roda pemerintahan lima tahun mendatang agar selalu bersih dan bebas dari korupsi.
Layak dicermati, korupsi bukan hanya soal uang, tapi juga penyelewengan kekuasaan untuk kepentingan satu kelompok agar terus mendominasi peta politik nasional. Pada titik ini, jika misalnya nanti semua lembaga negara diselewengkan untuk kepentingan satu kelompok saja, tentu lebih berbahaya dibanding korupsi uang negara.
Misalnya, jika hanya ada satu kelompok yang tetap dominan memegang kekuasaan, padahal sudah nyata-nyata telah gagal memakmurkan bangsa dan negara, bukankah itu lebih gawat dibanding korupsi uang negara? Sebab, uang negara yang dikorupsi bisa saja dikembalikan, tapi kegagalan memakmurkan bangsa dan negara akan membuat bangsa dan negara makin tertinggal jauh dari bangsa dan negara lain.
Dengan mencermati hal tersebut, segenap bangsa kita nanti tentu akan lebih jelas bisa menilai apakah Jokowi dalam dua periode pemerintahannya layak disebut berhasil memakmurkan bangsa dan negara. Pada titik ini, gejala politik oportunis atau gejala hegemonisasi politik oleh partai-partai besar yang kini mengejawantah akan juga bisa dibaca lebih jelas.
Karena itu, layak diharapkan Jokowi betul-betul lebih serius dan bekerja lebih keras dalam memimpin pemerintahan periode kedua sehingga tidak akan dicap sebagai pemimpin yang gagal tapi sukses membesarkan kelompoknya yang sama artinya akan mewariskan kegagalannya kepada pemerintahan-pemerintahan berikutnya.detikcom/nor
Penulis: Manaf Maulana, peneliti budaya politik
No Comment to " Demi Kepentingan Lebih Besar "