KORANRIAU.co,RENGAT- Pemkab Indragiri Hulu (Inhu) menilai dana pemilihan kepala daerah (Pilkada) Tahun 2020 yang diusulkan KPU dan Bawaslu mencapai Rp51,6 Miliar terkesan tidak rasional.
Sebab telaah TAPD Pemkab Inhu pada proposal naskah perjanjian hibah dana (NPHD) dari KPU sebesar Rp 31.156.203.900 dan proposal NPHD dari Bawaslu sebesar Rp16.608.398.900,- ditemukan honor yang tidak rasional dan pantas 'dipangkas'.
"Anggaran Pilkada di NPHD nya tidak rasional. Antara lain untuk honor 20 Pokja, cetak kalender Imsakiah dan tingginya biaya perjalanan dinas," jelas Sekdakab Hendrizal, Kamis (10/10/2019).
Dengan demikian Pemkab berharap pada saat penandatanganan NPHD Senin (14/10/2019) pekan depan ongkos Pilkada Inhu dari KPU dan Bawaslu masih bisa berkurang.
"KPU bisa turun Rp5 miliyar dari NPHD kami juga naik Rp5 miliar. Begitu juga dari Bawaslu bagusnya bisa turun," harap Hendrizal.
Pertimbangan lain merasionalisasi ongkos Pilkada, kata Hendrizal, prediksi jumlah paslon di Pilkada Inhu tahun depan hanya sekitar 4 paslon dan dengan menambah volume pemilih kesetiap TPS menjadi 800 pemilih per TPS juga mengurangi pembiayaan Pilkada. "Untuk sosialisasi Pemda bisa backup," papar Hendrizal.
Untuk pengamanan Pilkada, kata Sekdakab hanya sekitar Rp4 Miliar. "Kalau saya tidak salah pembiayaan untuk pengamanan hanya Rp4 miliar," paparnya.
Sebelumnya KPU Inhu mengatakan NPHD yang diajukan ke Pemkab Inhu sebesar Rp31,1 Miliar sudah melalui rasionalisasi dari anggaran sebelumnya sebesar Rp37 Miliar.Sandar Nababan
No Comment to " Dana Pilkada Inhu tak Rasional, Pemkab Keberatan "