KORANRIAU.co-“Radikal”, seperti kita ketahui pada hari-hari belakangan ini, seolah menjadi sebuah kata yang memiliki teleologi makna yang tak berkehabisan. Semakin tak berkesudahan ketika kata itu diremot oleh struktur kuasa kepentingan.
Bahkan kata Radikal kian hari semakineksesif dan “seksi”. Akibatnya label monsteristik ini dilekatkan kepada entitas sosiologis mayoritas negeri ini, yakni umat Islam!
Berikut ini adalah sepenggal catatan dari sekian banyak catatan historical eksplanation terkait bahan-bahan dasar pembentuk diksi “radikal” dalam relasinya dengan sejarah gerakan Islam radikal di Indonesia. Hal ini dikaji dengan melibatkan secuplik peran dari seorang pendiri bangsa yang terkenal dengan ketelitian dan kecerdasannya, Mohammad Hatta.
Jadi pernah berlaku pada masanya bila seorang Hatta ceroboh? Dan kecerobohan itu, pun tak pelak menuai heboh. Lahirnya istilah blok gerakan 'Radikalisme Islam' di Indonesia, bisa ditafsirkan sebagai satu contoh par exellent yang lahir dari kehebohan tersebut. Sekali lagi, bahkan seorang dengan bobot rigiditas sekelas Hatta sekalipun, bisa terkecoh.
Maka akibatnya fatal dan terlampau mahal harga yang harus dibayar bangsa ini olehnya. Apa gerangan kealpaan Hatta?, tak lain ialah sebab ia bertindak: menginisiasi penghapusan "Piagam Jakarta" yang sebelumnya Tertuang dalam Preambule UUD 1945 dan Sila Pertama Pancasila. Hatta ceroboh, sebab saat itu, saat ketika kabarnya ada seorang Tentara Kaigun Jepang yang notabene masih 'menguasai' wilayah laut Indonesia Timur--dengan bertindak seolah sebagai jubir, ia menyampaikan pesan ancaman yang intinya bahwa: jika "7 kata" Itu tidak segera dihapus, maka rakyat Indonesia timur--yang mayoritas non muslim itu--akan lebih suka memilih berdiri di luar Republik.
Nah, menghadapi situasi dilematis yang demikian, sebelum pada akhirnya Hatta mengabulkannya, pertama-tama memang tak langsung mengamini atau menentang usulan bernada ultimatum tentara penjajah Jepang tersebut. Sedapatnya ia pun sempat mencoba beradu argumen. Keberadaan dua anggota PPKI AA Maramis dan Latuharhary sebagai perwakilan dari Indonesia Timur dalam perumusan format Pancasila (yang masih memuat Piagam Jakarta) saat sidang satu hari sebelumnya, menjadi salah satu konsideran Hatta yang mulanya seperti hendak menolak 'ancaman' utusan tersebut.
Betapapun, jika menyeksamai secara cermat uraian Hatta pada peristiwa diatas, --sekurangnya seperti tercermin dalam Memoarnya "Untukmu Negeri [3 jilid]"), terasa sekali Hatta nampak tak seperti biasanya. Sosok yang senantiasa waspada, hati-hati, tekun dan detil, tak begitu tampak powerfull dalam penggalan epos sejarah di atas.
Dalam hal ini Hatta tergesa, dan hampir seperti putus asa. Bagaimana bisa ia percaya pada sebuah gosip yang masih belum sepenuhnya jelas bagaimana kenyataan yang sebenarnya? Tentu saja positioning perspektif narasi ini tidak bermaksud menegasikan pertimbangan Hatta yang menurut sementara pengamat adalah merupakan ijtihad politiknya dalam upaya menyelamatkan nasib Republik yang baru saja lahir dan olehnya masih sangat rentan itu.
Maka atas kejadian memilukan tersebut, Natsir kecewa, lalu bertamsil: "Kemarin (17 Agustus 1945 –hari Kemerdekaan) bangsa ini berucap syukur Alhamdulillah, tapi hari ini (18 Agustus 1945, ketika piagam Jakarta akhirnya dihapus) bangsa ini berbela sungkawa Innalillah".
Budayawan Cum Sejarawan Ridwan Saidi pun tak ketinggalan berkomentar. Pada satu kesempatan Seminar di Jakartaia ia turut menyayangkan atas peristiwa keteledoran Hatta itu. "Dengan segala hormat, Hatta memang bersahaja, tapi dalam soal Piagam Jakarta, ia berdusta," demikian kritiknya. Sementara menurut sejarawan Agussalim Sitompul, Percikan kekecewaan Natsir seperti terlukis diatas, tanpa disadarinya menjadi sebuah petanda sekaligus alarm yang bekerja efektif membangkitkan endapan kekecewaan umat Islam yang beberapa kali bersabar dan menahan diri; bersabar dalam menerima realitas politik bahwa Indonesia tidak menjadi negara Islam dan tidak pula berasaskan Islam. Padahal menurutnya mereka-lah yang paling berperan dalam kemerdekaan negeri ini.
Dari ledakan kekecewaan umat tersebut, sebagian dari mereka ada yang bergeming tetap menahan diri, sebagian lainnya tidak. Sebagian yang terakhir inilah, masih menurut keterangan Agussalim, kemudian menjadi embrio perlawanan lahirnya gerakan radikal Islam yang diantaranya (misalnya) terrepresentasi dalam gerakan DI/TII. Dan terus membiak dengan berbagai varian dan dinamika bentuk serta ekspresi derivatifnya hingga hari ini.
Itulah saya kira, sepenggal kecerobohan Hatta—yang suka ataupun tidak, menjadi satu fase catatan penting dalam sejarah politiknya yang secara umum gemilang; menjadikan negara tunduk pada gosip. Dan sekali lagi, sangat fatal akibatnya.
Semoga peristiwa sejarah ini menjadi ibrah bagi kita semua lebih-lebih bagi para pemimpin negeri, agar senantiasa bersikap hati-hati, arif, dan bijaksana dalam setiap pengambilan sebuah keputusan, terutama keputusan yang beririsan dengan entitas Gerakan Islam Politik.
Jangan sampai pemerintah melakukan kecerobohan yang sama dengan cara menyumbat kanal politik umat Islam. Sebab, menurut Dawam Rahardjo, itu sama saja pemerintah sedang melakukan proses radikalisasi terhadap sikap politik umat Islam. Umat Islam yang tadinya moderat, misalnya, bisa saja berubah menjadi radikal akibat dari cara penanganan yang keliru tersebut.Wallahu a'lam.
Penulis: Sidik Sasmita, Peserta Magister Ilmu Sejarah FIB UGM. Peneliti Mukti Ali Institute (MAI) Yogyakarta
No Comment to " Istilah 'Islam Radikal' Bermula Dari Mana? "