 |
| Pelaksana Tugas Gubernur Riau Wan Thamrin Hasyim sebagai wakil pemerintah pusat, menyematkan tanda jabatan bupati kepada bupati terpilih Indragiri Hilir HM Wardan. Dengan demikian, pasangan Wardan-Syamsudin Uti resmi menjabat Bupati dan Wakil Bupati Inhul 2018-2023. (Wahyu Falatehan/Koran Riau) |
Pelaksana tugas Gubernur Riau H Wan Thamrin melantik keduanya di Gedung Daerah Riau di Pekanbaru, Kamis (22/11/2018). Pelantikan dihadiri Forkompinda Riau, Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota se-Riau, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Riau dan Kabupaten Inhil, serta tokoh masyarakat Riau.
Pelantikan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.14-8247 Tanggal 11 Oktober 2018 tentang Pengangkatan Bupati Indragiri Hilir Provinsi Riau dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.14-8248 tanggal 11 Oktober 2018 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Indragiri Hilir Provinsi Riau.
Setelah melantik, Pelaksana tugas Gubernur Riau Wan Thamrin Hasyim menyampaikan sejumlah petuah kepada keduanya.
“Pelantikan bupati dan wakil bupati Inhil saat ini memiliki arti dan makna yang sangat strategis, terutama dalam rangka kelanjutan kepemimpinan dan kelangsungan proses pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan kemasyarakatan di Kabupaten Inhil ke depan,” kata Wan Thamrin.
Karena itu, Plt gubernur mengharapkan bupati dan wakil bupati Inhil yang baru dilantik dapat menjaga dan menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Serta, senantiasa mengakomodir segenap aspirasi rakyat atau masyarakat Inhil.
“Itu saya sampaikan mengingat pelantikan yang kita laksanakan saat ini sangat besar pengaruhnya dalam rangka membawa Provinsi Riau maupun Inhil ke suatu perubahan yang lebih baik di masa mendatang,” ucapnya.
Melihat kondisi di Kabupaten Inhil saat ini, ada beberapa poin penting yang disampaikan Plt Gubernur Riau. Dan hendaknya itu menjadi fokus perhatian Bupati dan Wakil Bupati Inhil.
Pertama, sebut Wan Thamrin, dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan wewenangnya, bupati dan wakil bupati beserta jajarannya harus senantiasa bekerjasama dan berkoordinasi dengan DPRD setempat dalam setiap merumuskan kebijakan.
Kemudian, secara kelembagaan bupati dan wakil bupati wajib memelihara dan membangun hubungan kerjasama dengan para Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir secara harmonis. Dan senantiasa saling mendukung untuk satu tujuan, yakni membangun Indragiri Hilir sesuai prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dan ingin dicapai.
“Ketiga, kembangkan kehidupan demokrasi dan politik secara sehat, serta perhatikan aspirasi rakyat yang berkembang yang kemudian diimplementasikan dalam program pembangunan. Keempat, kembangkan prinsip check and balance antara lembaga legislatif dan eksekutif terus dipertahankan dan ditingkatkan,” kata Plt Gubri.
Selanjutnya, tingkatkan rasa keadilan dan utamakan kesejahteraan masyarakat melalui program-program pembangunan daerah. Lalu, dalam menetapkan kebijakan, hendaknya senantiasa berpegang teguh pada rambu-rambu yang telah diatur dan ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Ketujuh, teruskan dan lanjutkan berbagai program pembangunan yang berlangsung, baik selama ini dengan arif dan bijaksana, demi suksesnya pembangunan di Inhil ini. Kedelapan, mendorong semua jajaran di Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir ini untuk senantiasa memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pelayanan,” ungkap Wan.
Poin kesembilan, kata Wan, dalam menjalankan tugas dan kewenangan hendaknya senantiasa menerapkan fungsi-fungsi manajemen sesuai asas birokrasi pemerintahan yang baik, efektif dan efisien. Baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, monitoring maupun evaluasi secara tepat dan benar. Sehingga segala program pembangunan di daerah ini dapat berjalan sukses dan lancar.
“Dan kesepuluh, dalam rangka terwujudnya good governance, sebagaimana banyak pihak mengharapkan, kiranya hal ini dapat menjadi prioritas dalam menjalankan roda birokrasi pemerintahan di Kabupaten Inhil ini. Kemudian upayakan semuanya itu dapat berjalan optimal melalui kinerja aparatur yang semakin baik, profesional, transparan dan terbebas dari praktek-praktek KKN,” pungkas Plt Gubernur Riau. (KR4)
No Comment to " Sepuluh Petuah untuk Wardan-Syamsudin Uti "