KORANRIAU.co, Pekanbaru
-- Selaku lembaga resmi dari Pemerintah dalam pengumpulan
zakat umat, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Riau belum optimal
menerima zakat dari kalangan aparatur sipil negara (ASN) daerah ini. Masih
diperlukan keseriusan atau adanya kebijakan dari pimpinan ASN untuk mendorong
ASN menyalurkan zakat profesinya melalui Baznas.
Wakil Ketua I Baznas Provinsi Riau dengan
tugas pokok Pengelolaan Pengumpulan Zakat, Azwar Aziz, saat dikonfirmasi di
kantornya komplek Masjid Raya An-Nur, Jalan Hang Tuah Pekanbaru, mengatakan,
bidang pengumpulan zakat merupakan otaknya di Baznas. Karena tanpa ada dana
atau uang yang terhimpun dari wajib zakat atau muzakki, Baznas tidak bisa
bergerak atau tidak ada yang dikelola.
Dana Baznas yang terhimpun dari muzakki
sasaran pokoknya atau tulang punggungnya adalah dari ASN, yang dihimpun dari
zakat profesi atau gaji yang mereka terima tiap bulan.
Azwar menyebut langkah yang dilakukan Baznas
sudah optimal dalam menggaet atau mengajak zakat profesi ASN itu disalurkan ke
Baznas. Langkah itu antaranya dengan sosialisasi ke organisasi perangkat daerah
untuk meminta kalau zakat profesi ini dipotong langsung dari gaji yang
dibayarkan tiap bulan.
Tapi menurut mantan Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi Riau ini, ASN banyak berdalih kalau gaji yang mereka
terima sudah habis, kurang atau tekor. Jadi apa yang harus dipotong lagi karena
sudah 'tergadai' membayar pinjaman atau kredit dan melunasi utang.
Tapi hal ini tidak mungkin, kata Azwar, karena
kalau terjadi demikian pasti masih ada gaji dari istri (bila istrinya juga
bekerja). Karena tidak mungkin 'dimatikan' pendapatan keduanya, pasti salah
satu.
“Atau yang 'dimatikan' adalah gaji pokok saja.
Untuk berbagai tunjangan pasti ada, tapi masih berdalih tidak wajib zakat.
Kalau tidak mau bayar zakat profesi, bayar zakat mal (zakat harta) yang
dikeluarkan tiap tahun saja yang dikeluarkan. Tapi hal ini juga tidak optimal
dilakukan,” ungkap Azwar lagi, sembari mengakui tiap sosialisasi yang dilakukan
di OPD, pasti yang dikirim atau yang diutus untuk menghadiri adalah pegawai
golongan rendah.
Disampaikan juga oleh Ketua Forum Komunikasi
Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (FK-KBIHI) Provinsi Riau ini, potensi zakat yang
bisa dihimpun dari ASN tingkat Provinsi Riau ini saja cukup besar dengan jumlah
sekitar 13 ribu orang. Kalaulah optimal penyaluran yang dilakukan, potensi
mencapai Rp2 miliar per bulan atau sekitar Rp25 miliar per tahun. Namun yang didapat untuk saat ini jauh dari
apa yang diharapkan hanya sekitar Rp500 juta per tahun.
“Kita berharap untuk ke depannya ada hidayah,
ada kebijakan khusus dari pimpinan
perangkat kerja yang mengharuskan penyaluran zakat ASN ini lewat Baznas Riau.
Sehingga akan banyak dana yang terhimpun dan dalam pengelolaan penyaluran akan
betul-betul bisa dimanfaatlan dengan baik oleh penerima atau mustahiq karena
bantuan yang diberikan apakah untuk modal uaaha dan lainnya dengan dana yang
cukup,” tambahnya, sembari mengatakan kalau bantuan sedikit apa yang bisa
diperbuat dalam membantu program pemerintah mengentaskan kemskinan.
Mengenai besaran potensi zakat Riau secara
keseluruhan, doktor ini menyebut bisa mencapai Rp1,8 triliun per tahun. Tapi
kenyataannya paling tinggi selana ini yang bisa dihimpun hanya sekitar Rp80
miliar.
“Inilah tugas kita dalam mengejar potensi yang
ada. Berharap pengusaha-pengusaha secara individu yang ada di Provinsi Riau
untuk salurkan zakatnya ke Baznas,” katanya lagi.
Tahun 2017 dana zakat terhimpun sekitar Rp2,3
miliar, saat ini sudah mencapai Rp3,8 miliar per Oktober 2018.
Berdasar data monitoring yang dilakukan oleh
Baznas Provinsi Riau untuk 2017, Kabupaten Siak merupakan daerah tertinggi
jumlah penghimpunan zakat yaitu Rp10,3 miliar lebih. Disusul Kabupaten Kampar dengan Rp7,8 miliar
lebih, Kabupaten Kuantan Singingi Rp6,5 miliar lebih, dan Kota Pekanbaru Rp5,2
miliar lebih.
Selanjutnya Kabupaten Indragiri Hilir Rp4
miliar lebih, Rokan Hulu Rp3,9 miliar lebih,
Kota Dumai Rp3,8 miliar lebih, ASN Provinsi Riau Rp2,3 miliar lebih,
Kabupaten Pelalawan Rp2,2 miliar lebih, Indragiri Hulu Rp1,4 miliar lebih,
Kepulauan Meranti Rp1 miliar lebih, Bengkalis Rp823 juta lebih, dan terakhir
Kabupaten Rokan Hilir dengan jumlah Rp317 juta lebih. (Ismet)
No Comment to " Mengoptimalkan Zakat ASN Riau di Baznas "