JAKARTA, KORANRIAU.co - Panasnya terik matahari Senin (23/11/2020) siang tak menghalangi enam petani sawit asal Desa Dayun, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, Provinsi Riau menggelar aksi unjuk rasa di Istana Presiden. Pantauan di lokasi, enam orang ini terlihat membentangkan dua spanduk di depan Istana Presiden.
Spanduk itu berisi permohonan agar Presiden Jokowi melindungi petani dari perusahaan-perusahaan nakal yang hendak mencaplok lahan mereka. Sejumlah polisi terlihat di sekitar Taman Pandang Istana, Gambir, Jakarta Pusat
Mereka berjaga memastikan para pendemo melakukan orasi dengan tertib.
Para petani ini datang dari Riau ke Jakarta meminta keadilan dari Presiden Joko Widodo. Sebab, lahan kelapa sawit milik mereka dicaplok oleh perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI). Padahal, lebih dari 600 petani sudah berkebun kelapa sawit di wilayah itu sejak tahun 1990.
"Waktu itu kami masih kelompok-kelompok kecil. Kalau ditotal semua, luas kebun kelapa sawit petani hampir 2000 hektar," ucap Ridwan Pakpahan, koordinator aksi, Senin (23/11/2020).
Awalnya, tidak ada masalah antara para petani dengan perusahan tersebut meski kebun mereka saling berdampingan. Namun, pada tahun 2015 lalu, perusahaan mengklaim lahan milik petani merupakan area konsesi perusahaan sesuai SK Menhut Nomor 180 tahun 2013.
Pihak perusahaan pun memaksa para petani melepas lahan yang mereka miliki.
"Yang tidak menyerahkan diancam bakal dipolisikan," tuturnya saat ditemui di depan Istana Presiden, Jakarta Pusat.
Takut dengan ancaman tersebut, satu per satu petani menyerahkan lahannya kepada perusahaan itu. Namun, ada juga beberapa petani yang masih ngotot mempertahankannya meski terus mendapat ancaman.
"Yang menyerahkan lahannya dapat sagu hati Rp3 juta per hektar. Yang enggak mau dipenjarakan. Ini yang membuat petani semakin takut," ujarnya menjelaskan.
Para petani yang ngotot mempertahankan lahannya pun akhirnya memutuskan mendirikan Koperasi Sukses Maju Bersama Siak (SMBS) pada 2017 lalu. Melalui koperasi tersebut, petani berusaha menyurati pihak-pihak terkait agar membantu menyelesaikan permasalahan ini.
"Kami sudah menyurati semua instansi yang terkait dengan persoalan kami, mulai dari daerah hingga pusat," kata dia.
Sanksi terhadap perusahaan pun diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada 2016 lalu lewat SK 2004. Sanksi itu berupa pencabutan tanaman akasia yang sudah sempat ditahan pihak perusahaan di lahan milik petani.
Tak hanya itu, kanal yang sudah digali pihak perusahaan pun akhirnya ditutup kembali sesuai perintah KLHK. "Ada sekitar 80 persen lahan yang akasianya harus dicabut. Sejak tahun 2017 kami aman lagi, tidak ada gangguan lagi," ujarnya.
Namun, tahun ini perusahaan tersebut berulah lagi. Bahkan, lahan milik petani turut dirusak. "Lahan petani yang diambil paksa langsung ditanami akasia," ucapnya.
Para petani pun kembali berusaha melaporkan kejadian itu kepada pihak terkait.
Namun, sampai saat ini para petani tak kunjung memperoleh keadilan. "Itulah makanya kami nekat datang ke sini ingin langsung bertemu presiden. Kami tak akan pulang sebelum kami bisa bertemu," ujarnya. (rid)
foto: tribun jakarta
No Comment to " Unjuk Rasa di Depan Istana Presiden, Petani Sawit Riau Minta Perlindungan Lahan ke Pusat "