KORANRIAU.co, SELATPANJANG - Untuk memahami lebih dalam tentang Koperasi atau sebuah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh beberapa orang atau kelompok demi kepentingan bersama, PWI Kepulauan Meranti mendapatkan penyuluhan dari pihak Disdagperinkop-UKM.
Penyuluhan koperasi yang dilaksanakan di Kantor PWI, Jalan Durian, Selatpanjang, pada Selasa (13/10/2020) siang.
Hadir sebagai narasumber, Kabid Koperasi dan UKM Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi Usaha Kecil Menengah (Dusdagperinkop-UKM) Kepulauan Meranti, Syahril MSi didampingi Kasi Kelembagaan Koperasi, Ridwan MPd.
Ketua PWI Kepulauan Meranti, Syamsidir dalam sambutannya mengungkapkan bahwa perlunya terobosan-terobosan yang bisa menunjang perekonomian anggota salah satunya adalah dengan pembentukan koperasi. Pihaknya telah membentuk sebuah koperasi yang diberi nama 'Koperasi Pewarta Wibawa Investasi' yang diketuai oleh Ahmad Yuliar.
"Kami sadar bahwa PWI sebagai organisasi profesi tidak dibenarkan untuk mencari uang layaknya koperasi, layaknya perusahaan atau yang lainnya, jadi dengan koperasi inilah kita bisa bekerjasama dan dengan koperasi inilah insyaallah kita akan mendapatkan finansial secara berlebih," ujarnya.
Dalam kesempatan itu Atan sapaan akrabnya mengajak rekan-rekan media untuk serius mendengar arahan-arahan yang disampaikan pihak Disdagperinkop sehingga mendapatkan ilmu yang berlebih pula tentang koperasi.
"Kita berharap ini sebuah langkah maju yang nantinya dapat membuat kita makin sejahtera sesuai dengan konsep mewah yang saya jabarkan dalam visi misi Kepulauan Meranti yaitu menjadikan PWI sebagai lembaga yang mewah," harapnya.
Sementara itu, Kabid Koperasi dan UKM Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi Usaha Kecil Menengah (Dusdagperinkop-UKM) Kepulauan Meranti, Syahril dalam pemaparannya menjelaskan bahwa salah satu tujuan pembentukan koperasi untuk mensejahterakan khususnya pada anggota, kemudian umumnya baru pada masyarakat sekitarnya, sesuai dengan UU nomor 25 tahun 1992.
"Koperasi ini kalau kita lihat dari bentuknya ada dua yakni koperasi primer dan koperasi sekunder. Menurut Permenkop No 9 Tahun 2018 pasal 10, koperasi primer beranggotakan minimal 20 orang, sedangkan operasi Sekunder terdiri dari 3 koperasi yang berbadan hukum," ujar Syahril mengawali pembicaraannya.
Dijelaskan Syahril, jenis koperasi diantaranya koperasi jasa, yakni koperasi yang bergerak dibidang jasa baik keuangan maupun kontraktor dan sebagainya. Selanjutnya koperasi pemasaran, koperasi konsumen, koperasi produsen, dan koperasi simpan pinjam.
"Dari lima koperasi ini, empat koperasi selain simpan pinjam bisa kita membuka usaha-usaha lainnya yakni usaha utama, usaha tambahan, usaha pendukung dan lain sebagainya, boleh juga dibuka usaha unit simpan pinjam, tapi kalau koperasi simpan pinjam hanya satu simpan pinjam saja usahanya tidak ada yang lain," jelasnya.
Ditambah Kasi Kelembagaan Koperasi, Ridwan MPd pula, bahwa untuk mengetahui sebuah koperasi terbentuk dimana, apakah jasa, produsen, konsumen atau pemasaran setelah dilihat pada bidang usahanya.
"Kemudian terkait perangkat organisasi dari koperasi tersebut, ada rapat anggota, pengurus dan pengawas. Kemudian kekuasaan tertinggi berada pada rapat anggota. Kalau ditinjau lagi rapat koperasi ini ada tiga yakni rapat anggota, rapat luarbiasa dan rapat anggota tahunan," ujarnya.
Dibeberkan Ridwan terkait syarat anggota koperasi, yang pertama harus WNI, mempunyai kepentingan ekonomi yang sama, telah melunasi simpanan pokok dan simpanan wajib, menyetujui anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (ADRT) dan berusia 17 tahun keatas.
"Kemudian wilayah keanggotaan, ada wilayah kabupaten, provinsi dan ada wilayah lintas provinsi. Untuk lintas kabupaten, salah satu syarat menjadi koperasi di kabupaten atau menjadi wilayah binaan kabupaten, seluruh anggota, pengurus dan pengawas KTP nya dalam satu kabupaten," bebernya.
Ridwan menjelaskan lagi, kalau identitas atau KTP nya berada dalam satu kabupaten berarti dibawah binaan kabupaten, namun apabila pengurus atau pengawas memiliki KTP kabupaten lain maka nanti menjadi wewenang provinsi. Namun berdasarkan rapat anggota, bisa memilih untuk menjadi koperasi binaan wilayah kabupaten atau provinsi.
"Tetapi, jika ada salah satu anggota mdmiliki KTP luar Meranti, namun koperasinya dibawah binaan kabupaten, maka anggota tersebut menjadi anggota luarbiasa. Dan jika anggota luarbiasa dia tidak boleh dipilih menjadi ketua atau pengurus. Hak lainnnya sama namun tidak bisa memilih dan dipilih," jelasnya.
Selanjutnya, untuk jumlah pengurus ada dua pilihan yakni ada tiga dan ada lima. Kalau yang tiga yakni, ketua, sekretaris dan bendahara, sedangkan yang lima yakni, ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris dan bendahara. Kemudian untuk masa jabatan pengurus dan pengawas maksimal 5 tahun dan boleh dipilih kembali. Selanjutnya untuk pengurus, antara pengurus sama pengurus, pengurus dengan pengawas tidak ada hubungan keluarga (semenda atau tiga jenjang), kemudian pengurus dan pengawas tidak boleh menjadi pengurus dan pengawas di koperasi lain.
"Kemudian terkait pengawas, dalam Permenkop pengawas harus ganjil tetapi tidak boleh melebihi pengurus, misalnya pengurus tiga dan pengawas tiga, dan biasanya pengawas itu ketua dan anggota dua," pungkasnya.(Ahmad)
No Comment to " Disdagperinkop Beri Penyuluhan Koperasi PWI "