KORANRIAU.co-Pertanyaan seperti ini tiba-tiba berkelebat di dalam benak. Apalagi, bersamaandengan rusuh di Manokwari yang terjadi beberapa hari lalu sebuah buku karya dosen Universitas Papua, DR IR Mulyadi, terkirim di meja saya. Bukunya yang bertajuk Etnografi Pembangunan Papua sangat asyik dan memikat. Penuh catatatan sejarah hingga soal-soal kontemporer.
Bersamaan dengan itu, sahabat yang kami panggil dengan ipar ‘Wolaz Krenak’ yang kini tinggal di Manokwari dihubungi. Panjang lebar kami berdiskusi dengannya soal Papua masa kini. Diakhir perbincangan mantan Ketua Majelis Rakyat Papua ini memberi nasihat sederhana: "Yang di Jawa sana, jangan bikin masalah soal Papua. Sebab, kami yang akan kena. Papua sudah ingin menjadi wilayah damai."
Mendengar kata Wolaz itu hati pun perih. Batapa Papua kesakitan hari ini. Padahal sudah begitu banyak dicontohkan.’’Jangan bilang Papua masih kayak dahulu. Salah satu contohnya saja di Papua Barat sudah ada aturan yang sangat tegas soal perdagangan minuman keras. Nah, bayangkan dan saya tanya apa bisa ini dilakukan di ibu kota, Jakarta atau Surabaya. Papua hebat kan?’’ tanyanya balik.
Lagi-lagi saya terhenyak. Kalau Jakarta, Surabaya, Jakarta, Malang dan Semarang menerapkan hal soal minuman keras seperti di Papua pasti langsung akan dituduh menjalankan Perda Syariah. Tapi Papua lain, meski menjalankan aturan ketat soal tersebut, dia terbebas dari stigma yang kerapkali tak masuk akal itu.
Nah, tatkala membaca buku Etnografi Pembangunan Papua dan menyimak baik pernyataan ipar Wolaz Krenak, kemudian terbersit kesimpulan. Bahkan ini boleh dianggap aneh, misalnya pindahkan saja ibu kota RI ke sana? Kalau ini terjadi maka benar-benar sebuah kebijakan ‘gila’ seperti yang sempat Presiden Jokowi katakan ketika menyatakan renacana kerjanya para periode kedua kekuasaannya.
Mengapa perlu ibu kota pindah ke Papua? Ya karena ini bisa menjadi bukti bila Indonesia pada masa pemerintahan kali ini sangat serius mengurus rakyat di sana. Dahulu pasca reformasi, ada kebijakan ‘revolusioner’ dengan pemberian status Otonomi Khusus (Otsur Papua). Jadi, senyampang dengan sikap pemerintah periode ini yang ingin memberikan legacy, maka tak usah bersikap tanggung-tanggung. Jangan pindahkan ibu kota ke Kalimantan tapi ke Papua yang di ujung timur Indonesia. Sejuta argumentasi pasti bisa dibuat demi untuk kepastian keutuhan bangsa.
Mengapa ini sangat penting? Ya dari sejarahnya Papua memang menjadi tempat rebutan bukan hanya Indonesia dan Belanda, tapi dengan berbagai negara lain. Semenjak dahulu (sebelum perang dunia II) ada perusahaan Jepang di sana. Bahkan kini sudah ada banyak perusahaan Cina, Australia, dan Inggris. Soal Papua adalah soal internasional. Kalau tidak Indonesia akan bernasib seperti dahulu ketika kehilangan Timor Timur.
Yang lebih serius lagi adalah kenyataan yang terjadi pada generasi masa kini yang dengan gampang bisa mengakses soal posisi ‘istimewa’ Papua semenjak awal ketika negara ini hendak didirikan. Dalam notulen rapat BPUPKI terjejak seperti apa soal masalah Papua melalui perdebatan dan sikap Bung Hatta. Soal ini tidak bisa dianggap sepele dan harus diselesaikan dengan langkah revolusioner. Kalau tidak Indonesia hanya berputar-putar saja.
Dalam rapat BPUPKI yang kemudian merumuskan Pancasila dan UUD 1945, proklamator Bung Hatta bicara sudah bicara soal Papua. Kala itu hampir semua anggota BPUPKI sepakat bahwa Indonesia merdeka meliputi seluruh negeri Hindia Belanda, Malaya, Borneo Utara, Timor Portugis, dan Papua.
Namun, Mohammad Hatta (Bung Hatta) menolak. Menurut dia, yang menjadi bagian Indonesia cukup negeri Hindia Belanda. Sementara Papua tidak perlu dimasukkan ke dalam Republik Indonesia yang akan didirikan.
“Saya sendiri ingin mengatakan bahwa Papua sama sekali tidak saya pusingkan, bisa diserahkan kepada bangsa Papua sendiri. Bangsa Papua juga berhak menjadi bangsa merdeka,” kata Hatta pada sidang BPUPKI 11 Juni 1945 yang dinukil dari Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 29 Mei 1945-19 Agustus 1945.
Bung Hatta berpandangan jika secara etnis, Papua berbeda dengan negeri Hindia Belanda. Hal itu dikhawatirkan dapat menimbulkan prasangka buruk bagi dunia luar. Seolah Indonesia memiliki ambisi imperialis. Kecuali jika rakyat Papua sendiri yang menginginkan untuk bergabung, Bung Hatta tidak menolak.
“Jadi, jikalau ini diterus-teruskan, mungkin kita tidak puas dengan Papua saja tetapi (kepulauan) Salomon masih juga kita minta dan begitu seterusnya sampai ketengah laut Pasifik. Apakah kita bisa mempertahankan daerah yang begitu luas?,” tanya Hatta kepada hadirin sidang.
Dalam sidang tersebut, Yamin yang paling getol mengatakan jika Papua merupakan bagian dari Indonesia sejak zaman kerajaan Nusantara. Hal itu menurut Yamin bisa ditinjau dari analisis sejarah, politik, dan geopolitik. Namun, bagi Hatta itu semua tanpa dasar karena jelas Papua adalah bangsa Melanesia.
“Kalau sudah ada bukti, bukti bertumpuk-tumpuk yang mengatakan bahwa bangsa Papua sebangsa dengan kita dan bukti-bukti itu nyata betul-betul, barulah saya mau menerimanya. Tetapi buat sementara saya hanya mau mengakui, bahwa bangsa Papua adalah bangsa Melanesia, ” kata Bung Hatta menandaskan.
Nah, adanya catatan besar inilah maka perlu dilakukan kebijakan besar. Semua tahu elit kita hari ini bisa melakukannya langkah itu. Papua tidak akan terlepas dari internasionalisme, seperti inggris dengan Irlandia, Spanyol dengan (Katalan/Catalonia) Barcelona. Mynmar dengan Rohingnya, China dengan Uighur, Rusia dengan Chezhnya, Kanada dengan Quebec, Australia dan Selandia Baru dengan warga Aborigin, Arab Saudi dengan Yaman, Suriah, Irak, Iran, Turki dengan Kurdi, Filipina dengan Moro, Pakistan dan India dengan Kashmir, dan lainnya.
Semua perlu ada kebijakan besar atau revolusioner. Khusus bagi Amerika Serikat misalnya, apakah negara itu akan berdiam saja terkait soal Papua. Jawabnya tidak. Apalagi sekitar 60 tahun silam negara itu sempat melakukan operasi khusus untuk mencari anak milyuner Amerika, Nelson Aldrich Rockefeller, yang hilang rimba Papua tanpa bekas. Pencarian besar-besaran pihak Amerika atas kasus ini pun sudah dilakukan. Aparat dan perangkat militer AS dengan melibatkan ribuan penduduk dahulu sudah dlakukan untuk menemukannya kembali. Hasilnya ternyata nol besar.
Selain itu, harap pula diketahui peran Amerika Serikat terkait soal penyerahan Irian Barat di zaman Soekarno hingga pengoperasian tambang Freeport di zaman Soeharto. Maka memang perlu ada kebijakan besar sebelum kita kehilangan. Suatu saat dalam waktu dekat saya pengin ada anak Papua yang menjadi Presiden. Dan saya lihat secara kemampuan individual banyak sekali yang mampu.
Hasil gambar untuk Trikora
Keterangan Foto: Bung Karno di Alun-Alun Utara Yogyakarta menyerukan pembebasan Papua dari Belanda. Kala itu Bung Karno menyerukan 'Tri Kora'.
Bila ini terjadi maka pertanda integrasi Indonesia sudah baik dan menghilangkan kesan dominasi sebuah etnis. Ingat dan belajarlah kepada Yogoslavia, ketika ketika etnis Serbia terlalu ‘serakah’ dan ingin mendominasi etnis-entis Balkan lain yang ada di Yugoslavia. Sikap berbau rasial ini membuat banyak yang tak terima. Akhirnya terpiculah perang saudara dan perpecahan bangsa.
Nah, ibarat pepatah: nasi sekarang belum menjadi bubur lho? Maka masaklah dengan cara yang baik. Saya ingin mendengar pidato pernuh semangat ala zaman Trikora dahulu. Kala itu Bung Karno dengan pidato menggebu di Alun-alun Utara Yogyakarta berkata: Saya ingin sebelum ayam jantan berkokok, sang saka dwi warna sudah berkibar di Papua.
Dan hari ini saya ingin dengar pidato yang hampir serupa: Saya ingin sebelum ayam berkokok, ibu kota sudah pindah ke Papua!
Paling akhir, saya pun menjadi teringat kata-kata pengamat politik Sukardi Rinakit ketika mewancarai Pak Soeharto sebelum beliau wafat. Nasihat serupa sempat saya dengar ketika Abangda Yoris Raweyai sempat menemuinya: "Mengurus Indonesia yang besar itu tidak gampang. Maka hati-hatilah!"
Penulis: Muhammad Subarkah, Jurnalis Republika
No Comment to " Bisakah Papua Menjadi Ibu Kota RI Sebelum Ayam Berkokok? "