Jika Seluruh APBDes Tak Mengarah 7 Program Strategis, Pencairan Dana Desa Tak Diteken Bupati

Bupati Meranti, H Muhammad Adil SH foto bersama dengan sejumlah pejabat dan pengurus APDESI Meranti

KORANRIAU.co, SELATPANJANG - Upaya agar seluruh program yang ada di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti mengarah kepada 7 program strategis pasangan Bupati, H Muhammad Adil SH dan Wakil Bupati, AKBP (purn) H Asmar terus dilakukan. Bahkan, saat ini dipastikannya seluruh program yang tertuang pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2021 harus mengacu kesana.

Tidak hanya itu, termasuk juga seluruh program yang tertuang pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) seluruh desa di Meranti, juga wajib mengarah kesana. Jika tidak, H Adil mengancam tidak akan menandatangani dan menyetujui pencairan anggaran untuk desa.

Seperti yang ditegaskan orang nomor satu di Kepulauan Meranti tersebut usai membuka pembekalan 7 program strategis pembangunan Kabupaten Kepulauan Meranti, Jum'at (26/3/2021) di Afifa Sport Center, Jalan Banglas, Selatpanjang. Walaupun pemerintah desa otonomi, namun H Adil meminta jangan mengedepankan ego untuk membangun daerah.

"Pada dasarnya, APBD Meranti Tahun 2021 sudah diketuk (ketuk palu/disahkan red). APBDes juga sudah disahkan. Semuanya nanti akan diubah sesuai dengan 7 program strategis. Kita akan keroyokan. Semua sektor dan OPD sudah. Tidak boleh ada ego masing-masing. Kalau bangkang (melawan red), ganti (kepala OPD akan diganti red). Kalau kepala desa tak sejalan, APBDes tidak akan ku teken," tegasnya.

Agar APBDes bisa sejalan dengan 7 program strategis, bupati akan menguncinya dalam Peraturan Bupati (Perbup). Ia tidak ingin bertentangan antara pembangunan yang dilakukan oleh Pemkab Meranti dengan pembangunan diseluruh Pemdes di Meranti.

"Untuk bisa mewujudkannya, kita kunci di Perbup dan Juknis (Petunjuk Teknis). Supaya bisa terarah. Jangan sampai, bupatinya mau bangun ini, dia (kades) pula mau bangaun sana. Itu yang tidak kita mau," pintanya.

Walaupun pemerintahan desa merupakan otonomi, namun H Adil berharap untuk membangun daerah bisa sejalan. Sehingga percepatan pembangunan dan kemajuan daerah bisa segera terwujud.

"Harapan saya, walaupun otonomi desa, yang jelas kita tidak mau mensia-siakan pemekaran meranti yang sudah 12 tahun. Kita sudah lihat keadaannya sekarang, dan saya mengharapkan Pemdes dan kelurahan satu sineregi membangun meranti. Jangan sampai ada yang salah. Harapannya, meranti maju, cerdas, dan bermartabat bisa segera tercipta. Kalau di desanya maju mestinya kabupaten juga maju. Tapi, kalau kabupaten maju belum tentu desanya maju. Semuanya dimulai dari tingkat paling bawah," harap bupati.

Untuk diketahui, 7 program strategis tersebut diantaranya, membangun infrastruktur dasar Kabupaten Kepulauan Meranti, meningkatkan dan pemerataan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, menjadikan RSUD sebagai rumah sakit rujukan, menciptakan 9500 usahawan, 2500 peternak sapi, kambing, ayam pedaging, ayam petelor serta 500 petani dan 500 nelayan dan Balai Latihan Kerja (BLK) untuk mewujudkan ketesedian lapangan kerja. Kemudian, menyediakan pemenuhan air bersih yang sehat dan berkualitas melalui pembangunan dan pengelolaan PDAM, pelayanan admistrasi prima yang mudah, cepat, tepat dan akurat dengan konsep 1 hari siap, dan 15.000 KK Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kepulauan Meranti, Mahadi yang dikonfirmasi terpisah mengakui, siap ikut membantu mewujudkan 7 program strategis bupati. "Kita mau mendukung, namun harus jelas sinkronisasinya. Sehingga tidak tumpang tindih antara program di kabupaten dengan di desa," ujarnya.

Selain itu, dalam Petunjuk Teknis (Juknis) dan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) juga sudah diatur dan jelas. Artinya selagi masih sesuai dengan Juknis dan Juklak, kami siap untuk mendukung," ucapnya.

Kades Kedabu Rapat, Kecamatan Rangsang Pesisir ini menegaskan juga jangan sampai APBDes yang mengarah kepada 7 program strategis bupati malah menghilangkan kebutuhan lokal. Terutama soal anggaran operasional perangkat desa.

"Kita mau tugas pokok kabupaten dilaksanakan, namun menghambat tugas pokok desa. Jadi, kita harus menyesuaikan dengan tupoksi masing-masing," sebutnya. (Ahmad)